Tingkatkan Volume Investasi, Bea Cukai Berikan Insentif Fiskal untuk Kawasan Bebas dan KEK di Batam

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk dua kawasan berfasilitas, yakni kawasan bebas dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah Batam. Tujuannya, agar dua tempat ini mampu menjadi katalis dalam peningkatan volume investasi.

Seperti diketahui, secara geografis, wilayah Batam terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Oleh karenanya, Batam menjadi wilayah yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan visi Batam untuk menjadi "Bandar Dunia Madani" modern, kompetitif, dan atraktif untuk investasi.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Bea Cukai turut memberikan insentif fiskal dan prosedural untuk dua kawasan berfasilitas tersebut.

"Selain untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri, pemberian insentif fiskal dan prosedural juga merupakan komitmen Bea Cukai terhadap pelaksanaan fungsi trade facilitator dan industrial assistance,” ujar Nirwala dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2024).

“Insentif tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan investasi serta mendorong geliat dunia usaha yang secara lebih luas mampu menggerakkan faktor pertumbuhan ekonomi untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional," lanjutnya.

Nirwala menjelaskan, kawasan bebas Batam telah ditetapkan pada 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan mulai beroperasi pada Januari 2009.

Tujuan dibentuknya peraturan ini untuk mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara.

Hal ini diharapkan agar memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri.

Nirwala mengungkapkan, untuk kawasan bebas di wilayah Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

“Di sejumlah kawasan tersebut, berbagai sektor mengalami perkembangan yang pesat, seperti industri manufaktur, elektronik, galangan kapal, pariwisata, dan logistik,” ujar Nirwala.

Berdasarkan data transaksi kepabeanan, Nirwala mengatakan, kegiatan pada kawasan bebas Batam didominasi oleh industri elektronik dan industri perkapalan, seperti galangan kapal, reparasi, dan sebagainya.

"Untuk kawasan bebas, kami memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pemasukan barang dari luar negeri ke kawasan bebas dan PPN tidak dipungut atas pemasukan barang dari wilayah domestik lain ke dalam kawasan bebas," ucapnya.

Sedangkan, untuk insentif non fiskal berupa kemudahan investasi dan perizinan berusaha satu pintu melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Sementara itu, kawasan berfasilitas lainnya di wilayah Batam, yakni KEK. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Tujuannya, untuk mempercepat pembangunan perekonomian di kawasan-kawasan strategis tertentu bagi pembangunan perekonomian nasional dan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi di setiap daerah dalam kesatuan perekonomian nasional.

Nirwala menjelaskan, untuk saat ini, wilayah Batam memiliki tiga KEK. Pertama, KEK Batam Aero Technic yang ditetapkan pada 2021 dan terletak di Kecamatan Nongsa. KEK ini memiliki tema kegiatan usaha, di antaranya produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, dan atau ekonomi lain.

“Kedua, KEK Nongsa yang ditetapkan pada 2021 dan terletak di wilayah utara Kecamatan Nongsa. KEK ini memiliki tema kegiatan usaha riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, industri kreatif, dan ekonomi lain,” ujarnya.

Ketiga, KEK Tanjung Sauh yang ditetapkan pada 2024 dan terletak di wilayah utara Kecamatan Nongsa. KEK ini memiliki tema kegiatan usaha produksi dan pengolahan.

"Selain tiga KEK di Batam yang sudah ditetapkan, pemerintah melalui Sekretaris Jenderal (Setjen) Dewan Nasional (Denas) KEK juga tengah memproses pengusulan dua KEK baru, yakni KEK Nipa di wilayah Pulau Nipa dan KEK Kesehatan Batam di Sekupang dan Nongsa, Pulau Batam," ucap Nirwala.

Insentif fiskal yang diberikan Bea Cukai untuk KEK, di antaranya pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk importasi barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan KEK, penangguhan bea masuk dan PDRI untuk pemasukan bahan baku dalam rangka operasional KEK, dan fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk investasi dengan nilai minimum tertentu.

“Sedangkan untuk insentif nonfiskal, berupa kemudahan perizinan berusaha satu pintu melalui administrator KEK, pengaturan larangan pembatasan, kemudahan imigrasi dan ketenagakerjaan,” ujar Nirwala.

Jika dibandingkan dengan fasilitas di kawasan berfasilitas lainnya, fasilitas di KEK bersifat ultimate karena KEK didukung dengan fasilitas nonfiskal berupa kemudahan perizinan berusaha.

Contohnya adalah tax holiday. Apabila berada di luar KEK, minimal investasi yang bisa diajukan adalah Rp 500 miliar untuk tax holiday selama lima tahun.

Sedangkan ketika berada di KEK, pengajuan investasi minimal Rp 100 miliar dengan tax holiday selama 10 tahun, investasi Rp 500 miliar dengan tax holiday 15 tahun, serta investasi Rp 1 triliun dengan tax holiday 20 tahun.

"Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan di KEK, kami berharap pembentukan KEK di berbagai wilayah dapat memberikan kesempatan bagi tiap daerah untuk dapat lebih berkembang dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya pemerataan ekonomi di Indonesia," ucapnya.