Konektivitas dan Iklim Investasi

Salah satu peserta, seorang pemilik perkebunan kakao di wilayah pedalaman, membagikan pengalamannya dalam mengangkut kakao.

Ia memilih jalur sungai menggunakan kapal karena lebih efisien dibandingkan perjalanan darat yang memakan waktu lebih lama. Pengusaha tersebut menekankan pentingnya memastikan akses logistik yang baik sebagai prioritas utama.

Menurut dia, sebelum memikirkan insentif atau kebijakan pendukung lain, yang terpenting adalah memastikan bahwa jalur logistik lancar.

Dengan infrastruktur memadai, para pelaku usaha akan lebih mudah untuk beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.

Poin ini semakin relevan jika kita melihat Laporan Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index - LPI) dari Bank Dunia.

Dalam edisi terbaru tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-61 dari skala global, dengan skor 3.0. Skala penilaian LPI ini berkisar antara 1 (kinerja) terburuk, hingga 5 (terbaik).

LPI mengukur kinerja logistik negara berdasarkan enam komponen utama. Pertama, efisiensi dalam manajemen bea cukai dan perbatasan.

Kedua, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi. Ketiga, kemudahan mengatur biaya pengiriman yang kompetitif, terutama melalui jalur laut.

Keempat, tingkat kompetensi dan kualitas layanan logistik. Kelima, kemampuan untuk melacak pengiriman barang. Keenam, frekuensi dan ketepatan waktu dalam mencapai tujuan pengiriman.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura menempati peringkat ke-1 dengan skor 4,3. Posisi ini sekaligus menempatkan negara kota tersebut sebagai peringkat ke-1 secara global.

Selanjutnya, Malaysia menempati peringkat ke-2 dengan skor 3,6. Thailand menyusul sebagai peringkat ke-3 dengan skor 3,5. Posisi selanjutnya adalah Filipina dan Vietnam menyusul dengan skor 3,3.

Indonesia dengan posisi ke-6 memiliki skor 3,0, skor ini terdistribusi secara merata di enam komponen, antara 2,8 hingga 3,3.

Skor tersebut menggambarkan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam memperbaiki infrastruktur logistiknya. Di bawah Indonesia, Kamboja dan Laos memiliki skor 2,4.

Daya saing

Tidak dapat dipungkiri, biaya logistik sangat berpengaruh terhadap daya saing. Semakin tinggi biaya logistik, semakin besar beban biaya yang harus ditanggung.

Analogi sederhana adalah ketika melakukan pembelian barang secara online. Beban ongkos kirim yang tinggi dapat membuat konsumen menjadi kurang tertarik untuk membeli barang.

Ketika ongkos kirim yang dibebankan mahal, konsumen akan berpikir ulang untuk membeli barang. Apalagi jika durasi pengiriman lebih lama, tentu akan mengurangi minat pembelian oleh konsumen.

Pada umumnya, konsumen cenderung memilih produk dengan kualitas bagus dan harga lebih murah (value for money). Bukan berarti produk berkualitas tinggi selalu akan dipilih. Namun, kualitas produk tetap harus memenuhi batas minimal sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, ketika barang sudah memenuhi standar kualitas minimal, konsumen akan mempertimbangkan harga total.

Beberapa indikator berpengaruh terhadap distribusi logistik. Sebagai contoh, panjang jalan di Indonesia mencapai 547.000 Km, terdiri dari 47.000 Km jalan nasional, 55.000 Km jalan provinsi, dan 445.000 Km jalan kabupaten/kota.

Untuk jalan nasional, 44.000 Km sudah diaspal (94 persen). Sedangkan untuk jalan provinsi, 41.000 Km sudah diaspal (75 persen). Sementara itu, dari jalan kabupaten/kota, 234.000 Km sudah diaspal (52 persen).

Berdasarkan kondisi jalan, hanya 36 persen dan 56 persen jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang. Sisanya 8 persen kondisi rusak atau rusak berat.

Pada jalan provinsi, 56 persen dan 20 persen jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang. Sedangkan sisanya 24 persen kondisi rusak atau rusak berat.

Pada jalan kabupaten/kota, 42 persen dan 21 persen berstatus baik dan sedang. Sedangkan sisanya 37 persen kondisi rusak atau rusak berat.

Dari data tersebut terlihat bahwa kualitas jalan yang menurun dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten/kota. Kualitas jalan sangat penting, baik untuk aktivitas investor dan aktivitas penduduk secara umum.

Sebagai contoh, bagi investor yang memiliki usaha perkebunan tentu saja membutuhkan akses jalan kabupaten untuk mengangkut hasil perkebunan ke pabrik pengolahan.

Akses lain yang penting adalah pelabuhan. Bagaimanapun, pengiriman lewat laut masih menjadi pilihan utama eksportir.

Menurut laporan Global Competitiveness Report 2019 oleh World Economic Forum (WEF), daya saing pelabuhan Indonesia memiliki skor 4,3 dan berada di peringkat ke-61 dari 141 negara.

Penilaian efisiensi didasarkan pada frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, dan tarif bongkar muat di pelabuhan.

Terdapat peningkatan daya saing untuk kinerja pelabuhan. Pada tahun 2009, Indonesia berada di peringkat ke-95 dengan skor 3,4. Sayangnya, WEF tidak lagi menerbitkan laporan tersebut saat ini.

Sebagai pembanding, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) melaporkan bahwa pada tahun 2022, pelabuhan di Indonesia biasanya menghabiskan waktu 1,06 hari di pelabuhan. Secara rata-rata global, waktu yang diperlukan adalah 0,8 hari.

Sebagai perbandingan di Asia Tenggara, Thailand perlu 0,75 hari, Vietnam perlu 0,83 hari, Filipina perlu 0,94 hari, Malaysia perlu 1 hari, Singapura perlu 1,03 hari.

Sebagai tambahan informasi, perlu waktu tunggu rata-rata 19,9 jam untuk mamasukkan muatan barang (loading) dan 43,5 jam untuk menurunkan muatan (discharge) untuk muatan kering.

Sementara itu, perlu waktu tunggu rata-rata 40,9 jam untuk loading dan 40,9 untuk discharge pada kapal tanker.

Sebagai penutup, tidak dapat dipungkiri bahwa investasi membutuhkan konektivitas yang bagus. Tanpa adanya itu, jangan berharap bahwa investasi akan tumbuh dengan cepat.

Kalangan usaha tentu punya perhitungan ekspektasi untung dalam melakukan kegiatan usaha. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.