Asosiasi Dorong Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Kelapa Sawit di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Optimisme peran dan kontribusi positif kelapa sawit di Papua semakin menggeliat.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan pentingnya kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit. Pasalnya, kelembagaan dan kemitraan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

"Kelembagaan dan kemitraan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak ada kelembagaan maka tidak akan ada itu namanya kemitraan. Kelembagaan dan kemitraan tidak bermitra kepada orang, namun pada sebuah lembaga. Maka, lewat kelembagaanlah program diajukan dan ditanggapi oleh badan sawit Indonesia," terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/6/2024).

Menurutnya, setiap stakeholder harus bekerja sama untuk memperkuat kelembagaan guna mencapai kemitraan.

"Maka akan datanglah namanya pabrik replanting dan segala macam. Jadi kita perkuat dulu kelembagaannya untuk mencapai kemitraan, kemitraan itu adalah kerja sama. Kerja sama itu bukan kepada perorangan, tetapi kepada koperasi atau asosiasi petani," ujar Gulat.

Lebih lanjut, Gulat menyebutkan bahwa kehadiran kelapa sawit di tanah Papua begitu penting sebagai penopang ekonomi rakyat. Hal itu terjadi juga karena berbagai terobosan yang dilakukan Apkasindo Papua dalam menyinergikan berbagai pihak.

Oleh karena itu, Gulat ingin para petani sawit memiliki visi dan target yang realistis ke depannya. Selain itu, perlu ada kerja sama semua pihak untuk mengembangkan perkebunan sawit.

“Pentingnya kolaborasi/kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat petani dalam mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan secara ekonomi sosial dan lingkungan," jelas Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat, Anike Rawar.

Anike juga mengatakan, kualitas dan produktivitas dari perkebunan sawit rakyat juga penting untuk ditingkatkan. Upayanya bisa melalui penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Selain itu perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri dan lembaga keuangan, dalam penyediaan akses modal, teknologi dan pelatihan bagi petani sawit rakyat," ungkapnya.

Anike berharap kepada semua investor yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua, Papua Selatan, dan juga Provinsi Papua Tengah agar tidak semata-mata mementingkan kebun inti milik perusahaannya, namun mengutamakan kepentingan masyarakat.