Pemerintah Negosiasi Ulang ACFTA

JAKARTA, KOMPAS.com - Tekanan perdagangan produk asal China telah mendesak pemerintah untuk menegosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau ACFTA. Pemerintah tetap memegang prinsip tidak ada satu industri pun di Indonesia lumpuh akibat perjanjian itu.

”(Menteri Perdagangan) Sudah mulai mengevaluasi dan membicarakannya. Kami akan rapat nanti,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (11/4/2011), seusai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kemarin menegaskan, pemerintah segera menegosiasi ulang terkait pelaksanaan ACFTA. Negosiasi ulang dilakukan karena indikasi persaingan yang tidak adil berdasarkan hasil survei Kementerian Perindustrian. ”Negosiasi tersebut merupakan upaya kami agar Pemerintah China mengevaluasi ekspor mereka ke Indonesia, terutama lima produk yang volumenya meningkat tajam. Kelima produk tersebut adalah elektronik, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, serta produk makanan dan minuman,” kata Mari.

Menurut dia, negosiasi perlu dilakukan karena ACFTA, antara Indonesia dan China, berjalan timpang. Produk China begitu membanjiri pasar Indonesia, terutama segmen menengah ke bawah. Dari negosiasi tersebut diharapkan China bisa mengerem ekspor mereka.

Jaga tiga kondisi

Menurut Hatta, dirinya sudah meminta laporan lengkap terkait perkembangan ACFTA kepada Menteri Perdagangan. Pemerintah ingin menjaga tiga kondisi dalam pelaksanaan ACFTA yang berlangsung sejak 1 Januari 2010 itu.

Pertama, ujar Hatta, mempertahankan agar defisit perdagangan antara Indonesia dan China tidak semakin melebar. Untuk itu, Indonesia tetap menagih komitmen China agar neraca perdagangan tetap seimbang.

Menurut catatan China, defisit perdagangan di pihak Indonesia sebesar 2,8 miliar dollar AS. Namun, catatan Indonesia, defisit yang dialami 5 miliar-7 miliar dollar AS.

”Untuk itu, ada komitmen di antara dua menteri perdagangan. Kalau komitmen ini dipegang, kami bahas mana yang mungkin ditekan defisitnya,” ujar Hatta.

Kedua, ketentuan yang berlaku menyebutkan bahwa jika terjadi pukulan pada industri Indonesia, pemerintah dapat memaksa China untuk membahasnya. Pemerintah telah meminta agar pembahasan itu segera dilakukan agar tidak ada industri domestik yang terkena pukulan hingga lumpuh. ”Kami tidak ingin itu terjadi. Dan, sebelum itu terjadi, harus kami antisipasi,” kata Hatta.