Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerapan ERP Bisa untuk Perbaikan Infrastruktur

Kompas.com - 21/10/2014, 22:11 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa penerapan pengenaan biaya secara langsung terhadap pengguna jalan menggunakan sistem elektronik (Electronic Road Pricing) akan memiliki manfaat yang baik. Pasalnya, biaya itu bisa digunakan untuk perbaikan angkutan umum dan penghematan BBM.

"Sebanyak 81 persen uang ERP bisa kita pakai untuk dua hal itu yaitu peningkatan angkutan umum sama perbaikan manajemen lalu lintas. Jelas dampaknya terhadap BBM ini juga kalau masyarakat akhirnya bisa ditarik dengan angkutan umumya 1:20," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub Elly Adriani Sinaga di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Dia menjelaskan, penerapan ERP di kota-kota besar memiliki lima syarat. Pertama, kota itu harus memiliki perbandingan lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan lebih besar dari 0,9 volume capacity ratio (VCR).

Syarat kedua, kota itu harus memiliki dua jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki dua lajur. Ketiga, rata-rata kecepatan jalan dapat dilalui kurang dari 10 km per jam. Hal yang penting lainya dan menjadi syarat keempat adalah ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan massal dengan trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Sementara itu, syarat kelima adalah pembatasan lalu lintas tidak dilakukan pada jalan nasional. Mengenai pengelolaannya, Kemenhub menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap daerah yang telah memenuhi lima syarat dan berkeinginan menerapkan ERP maka diminta segera membuat Peraturan Daerah mengenai ERP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Whats New
'Startup' Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

"Startup" Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com