Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang

Kompas.com - 29/03/2019, 19:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di KPP Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Keuangan Sri Mulyani di KPP Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencabut aturan terkait e-commerce yang sebelumnya di keluarkan oleh instansinya.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Mantan Direktur Palaksana Bank Dunia itu pun berharap keputuan itu menyudahi polemik yang terjadi akibat penerbitan aturan tersebut beberapa bulan lalu.

"Kami putuskan tarik PMK-nya. Jadi wajib pajak sesuai ketentuan yang lain, biasa saja. (Semoga) Masyarakat jadi tenang, tidak ada spekulasi," ujarnya di KPP Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Selama, ini kata Sri Mulyani, PMK tersebut justru menimbulkan simpang siur kabar adanya ketentuan baru penarikan pajak kepada para pelaku e-commerce.

Padahal sebut dia, aturan tersebut hanya sebatas mengatur tata cara penarikan pajak yang selama ini berlaku.

"Kami akan terus dengar suara masyarakat, dunia usaha, sehingga bisa rumuskan kebijakan pajak baik, supaya kita merasa memiliki negara ini," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X