Indonesia akan Luncurkan Satelit Satria pada 2022, Ini Manfaatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meluncurkan satelit multifungsi (SMF) sebagai jawaban atas persoalan akses layanan internet di daerah-daerah, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Satelit tersebut diberi nama Satelit Republik Indonesia (Satria) dan rencananya akan diluncurkan pada kuartal II-2022.

Adapun konstruksinya akan dilakukan oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space pada akhir 2019.

Hari ini, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada proyek SMF ditandatangi.

Baca juga: Lulus Tes, Satelit Nusantara Satu Mengorbit di Atas Papua

"Proyek SMF ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution usai menyaksikan Penandatanganan KPBU itu, Jakarta,Jumat (3/5/2019)

"Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita," sambung dia.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Satria akan menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150Gbps.

Layanan Satria akan mencakup hampir 150.000 titik layanan publik. Mulai dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut manfaat satelit Satriasecara lebih spesifik:
a. Sektor Pendidikan, Satria mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren.

b. Sektor Kesehatan, Satria melayani 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memiliki layanan internet cepat yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T.

c. Sektor Polhukam, Satria akan membantu TNI dan POLRI dalam menfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan;

d. Sektor Pemerintah Daerah, untuk mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif.

e. Sektor Keuangan, untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.