[POPULER MONEY] Pembangunan Ibu Kota Baru Dianggap Ilegal | Singapura Resesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita seputar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi berita populer kanal Money Kompas.com, Kamis (29/8/2019). Pemerintah pun menanggapi pernyataan bahwa pembangunan ibu kota baru dianggap ilegal.

1. Pembangunan Ibu Kota Baru Dianggap Ilegal, Ini Kata Kepala Bappenas

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro membantah pembangunan ibu kota baru dianggap ilegal oleh parlemen karena belum ada UU yang mengaturnya.

Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo hanya baru mengumumkan lokasi yang paling ideal untuk pembangunan ibu kota baru, bukan semerta-merta memindahkan ibu kota tanpa Undang-Undang.

"Kan Presiden kemarin cuma mengumumkan lokasi yang paling ideal untuk ibukota baru adalah di Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Tidak ngomong mulai sekarang kita ibu kotanya ini. Jadi, hanya membahas lokasi yang ideal," kata Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca selengkapnya di sini.

2. Singapura Alami Resesi, Indonesia Bisa Ketiban Untung

Senior Economist dan ASEAN UBS, Edward Teather menilai resesi ekonomi yang dialami Singapura akan menguntungkan Indonesia. Singapura telah mengalami resesi ekonomi akibat perang dagangantara Amerika Setrikat (AS) dan China.

"Tidak perlu khawatir atas perlambatan pertumbuhan Singapura terhadap aliran modal," kata Edward ditemui, di Kantor UBS, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Edward berpendapat, efek pelemahan ekonomi Singapura hanya membayangi sentimen investasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Sisi lain, kondisi tersebut akan menguntungkan Indonesia, terutama di pasar keuangan.

Baca selengkapnya di sini.

3. Ketika Pemerintah Dicurigai Ada Maksud Terselubung dalam Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Tepatnya, sebagian di Penajam Paser Utara, dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun menuai beragam tudingan.

Pertama, pemerintah dituding kongkalikong dengan pihak swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru itu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Drama Ekspansi Gojek ke Malaysia: Indonesia Dituding sebagai Negara Miskin

Rencana ekspansi perusahaan transportasi berbasis teknologi, Gojek diwarnai penolakan pengusahan Malaysia. Bahkan karena Gojek, Indonesia sempat disebut sebagai negara miskin oleh pelaku bisnis yang terancam kehadiran Gojek.

Terkait ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, mengatakan, pihak Malaysia harus lebih bijak soal rencana Gojek yang ingin beroperasi di sana.