BPJS Kesehatan: Iuran Sudah Disubsidi, Jangan Bilang Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat

Kompas.com - 01/11/2019, 13:05 WIB
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris terlihat menyambangi Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris terlihat menyambangi Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa kenaikan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah disubsidi oleh pemerintah. Namun, besaran iuran tersebut masih di bawah angka perhitungan biaya sesungguhnya.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyusul polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan semua kelas mulai 1 Januari 2019.

“Besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)," ujar Fachmi di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Jadi jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru sangat hadir, selain membayari segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) juga menambah subsidi segmen PBPU,” sambungnya.

Baca juga: Sri Mulyani Segera Bayar Dana Talangan BPJS Kesehatan

Fachmi menjelaskan, berdasarkan review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya sebesar Rp 274.204 per orang per bulan.

Lalu, kelas 2 adalah Rp 190.639 per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195 per orang per bulan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000 (58 persen dari iuran yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000 (58 persen dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 (32 persen dari iuran yang seharusnya).

“Presiden masih concern memberi subsidi karena program ini sangat dirasakan masyarakat. Jumlah peserta saat ini 220 juta. Pendapatan dan pengeluaran (BPJS Kesehatan) tidak pernah imbang kalau kami tidak menyesuaikan iuran,” kata Fachmi.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran Tak Besar Dibandingkan Manfaatnya...

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Whats New
 Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Whats New
BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

Whats New
Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun

Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun

Whats New
Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Whats New
Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Whats New
Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Whats New
Mendag Yakin Peningkatan Perdagangan Batu Bara Bisa Dorong Perekonomian

Mendag Yakin Peningkatan Perdagangan Batu Bara Bisa Dorong Perekonomian

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Whats New
Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Whats New
PT Geo Dipa Energi Buka Lowongan untuk Lulusan S1, Tertarik?

PT Geo Dipa Energi Buka Lowongan untuk Lulusan S1, Tertarik?

Whats New
Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Whats New
Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Whats New
Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Whats New
Pagi Ini, Rupiah Stagnan pada Level Rp 14.155 Per Dollar AS

Pagi Ini, Rupiah Stagnan pada Level Rp 14.155 Per Dollar AS

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X