Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Soal Penenggelaman Kapal, Pro dan Kontra....

Kompas.com - 15/11/2019, 11:03 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik wacana kebijakan tak penenggelaman kapal sitaan illegal fishing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, membuat sejumlah pihak berkomentar pro dan kontra.

Mulai dari kekhawatiran pengamat terhadap wacana dihilangkannya kebijakan penenggelaman kapal hingga DPR yang pro terhadap keputusan Edhy.

Mengetahui adanya pro dan kontra, Edhy pun yang awalnya teguh akan menolak penenggelaman kapal ilegal fishing, justru berdalih seolah tidak memberikan jawaban kepastian.

Padahal, program yang berjaya di era Susi Pudjiastuti dan menjadi jargon Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini telah melekat kepada masyarakat.

"Kalau tidak saya tenggelamkan!" kata-kata inilah yang kerap kali diucapkan oleh Susi semasa menjabat. 

Baca juga: Soal Penenggelaman Kapal, Ini Penjelasan Menteri KKP Edhy Prabowo

Kompas.com telah mengulas beberapa pemberitaan mengenai rencana penghapusan penenggelaman kapal illegal fishing.

1. Menteri KKP Edhy Prabowo mau sempurnakan program Susi

Dalam  konferensi pers di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Edhy mengungkapkan bahwa tidak semua program kerja Susi akan ia lanjutkan.

“Tentang program ke depan, saya akan melanjutkan program-program yang baik yang pernah dilakukan menteri yang lalu. Bagi yang baik akan saya sempurnakan menjadi lebih baik, dan bagi yang tidak baik akan saya cari program-program yang baru,” ungkap Edhy, Kamis (14/11/2019).

Edhy menyebutkan bahwa program Susi berupa penenggelaman kapal asing sudah akan ditindak serius karena melanggar teritori Indonesia. Namun, terdapat mekanisme hukum yang harus dijalani tanpa perlu adanya penenggelaman kapal.

2. Kapal tak ditenggelamkan, tapi diberikan kepada nelayan

Edhy Prabowo berencana untuk memberikan kapal yang ditangkap karena menangkap ikan secara ilegal atau illegal fishing kepada nelayan Indonesia.

Hal ini menurut dia berpotensi akan meningkatkan kinerja di sektor perikanan.

Namun, ada kekhawatiran terkait dengan penyalahgunaan kapal tersebut yang mungkin saja akan terjadi.

Kekhawatiran itu sempat diungkapkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, ia menyebut ada potensi kapal asing yang akan kembali lagi kepada asing jika tidak ditenggelamkan.

Baca juga: Menteri KKP Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

3. DPR setuju kapal sitaan illegal fishing dihibahkan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menanggapi terkait pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang hendak menghentikan kebijakan penenggelaman kapal ilegal fishing.

Dia menduga, hal itu dilakukan karena anggaran untuk menenggelamkan kapal illegal fishing tersebut memakan biaya yang besar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Work Smart
Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com