Jokowi Minta Kebijakan Perpajakan E-commerce Segera Disetarakan

Kompas.com - 22/11/2019, 17:05 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (ketiga kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ratas tersebut membahas tentang percepatan kemudahan berusaha. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (ketiga kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ratas tersebut membahas tentang percepatan kemudahan berusaha. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menempuh kebijakan penyetaraan perlakukan perpajakan, atau penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce

Hal ini disampaikan Presiden saat Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019). Menurut Jokowi, penyetaraan tersebut penting untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital saat ini. Presiden pun meminta reformasi perpajakan harus segera diselesaikan. 

“Saya minta reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak terus dilanjutkan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan,” ujar Jokowi dikutip dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: Agar Aturan Pajak E-commerce Bisa Jalan, Pemerintah Harus Penuhi Syarat Ini

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Sri Mulyani memberikan insentif pajak bagi industri padat karya. Presiden menilai insentif pajak bagi industri padat karya sangat diperlukan untuk memberikan 'tendangan' kuat mendukung peningkatan daya saing lapangan kerja Indonesia dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak.

Jokowi merinci, insetif pajak itu berupa tax holiday, tax allowance, investment allowance, super deduction tax, untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang bagi industri padat karya.

Namun Jokowi mengingatkan, pemberian insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan daya saing. Menurutnya harus ada penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi, sinkronisasi dengan Perda yang mengatur pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Karena itu saya minta perhatian Menteri Dalam Negeri betul-betul mengawal konsistensi, koherensi antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pembenahan pengaturan pajak dan retribusi di daerah,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pesawat Tujuan Bandara Soetta Mendarat di Halim, Ini Penjelasan Garuda

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.