Beras Menumpuk, DPR Minta Jokowi Ubah Program BPNT

Kompas.com - 12/12/2019, 14:13 WIB
Ilustrasi beras DOK. Humas Kementerian Pertanian RIIlustrasi beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sebanyak 20.000 ton beras di penyimpanan gudang Perum Bulog yang mengalami disposal atau pembuangan.

Disposal dilakukan akibat beras tersebut yang terlalu lama tidak diperbarui sehingga mengalami perubahan kualitas dan tak laku dijual.

Terkait hal itu, Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebutkan ada solusi yang bisa dilakukan antara lain dengan menyerahkan seluruhnya pengelolaan bantuan pangan non tunai ( BPNT) kepada Bulog, dimana selama ini dipegang oleh Kementerian Sosial.

"Jangan disalahkan juga yang 20.000 ton itu dikeluarkan, karena ouletnya dalam sekajap 2017-2019 tidak ada otlet yang menungkinkan Bulog terus me-refinery beras di gudang. Solusinya, kembalikan BPNT yang dioperasikan Bulog," kata Herman di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Buwas: Mafia Beras BPNT Raup Untung Rp 9 Miliar Per Bulan

Menurut Herman dengan mengembalikan BPNT ke Bulog maka Bulog bisa menjalankan tugasnya memastikan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau secara berkelanjutan.

"Jika tidak mengembalikan BPNT, maka penugasan Bulog tidak akan jalan dan Bulog akan dibebani oleh pinjaman komersial sampai kapanpun," jelasnya.

Menurut Herman, mekanisme komersial yang harus dijalankan Bulog adalah penugasan dengan batasan harga, maka dari itu harus diikuti dengan sumber permodalan yang tidak dibatasi.

Saran yang dikatakan Herman, sudah pastilah akan mengubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Namun ia yakin hal ini bisa dinegosiasikan dengan Prediden Joko Widodo.

"Yang aturan tinggal ubah BPNT ke Bulog lalu teken oleh Presiden, selesai," katanya.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Saat Pertama Luncurkan BLT: Ada yang Uangnya Dipakai DP Motor

Herman menyebutkan, ia akan memperjuangkan masalah Bulog ini dan meminta Jokowi untuk menyelamatkan Bulog dengan merubah aturan BPNT. Hal ini mengingat pemberian modal tidak dimungkinkan karena APBN sudah ketok palu.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X