Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/01/2020, 16:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum Omnibus Law resmi disahkan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Kemenkop UKM) memanggil para pakar.

Tujuannya untuk membahas peraturan Omnibus Law yang berdampak pada pengembangan perekonomian khususnya para pelaku sektor UMKM .

Adapun para pakar yang terlibat dalam penyusunan Omnibus Law yang hadir meliputi Akatiga, Pusat Inkubator Bisnis (PIB) UNPAD, INDEF, CITA dan Smeru.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan sejauh ini belum melihat dampak yang ditimbulkan oleh Omnibus Law kepada UMKM.

"Sejauh ini kita belum melihat dampak yang ditimbulkan oleh perekonomian ini kepada UMKM oleh sebab itu dengan memanggil para pakar Omnibus Law saat ini kami berharap jangan sampai hasil Omnibus Law nanti tidak menguntungkan bagi UMKM, jangan bias terhadap industri besar saja tapi harus mengutamakan UKM yang industri kecil," ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Dua Sektor UMKM Ini Bakal Berjaya di Tahun 2020

Rully mengatakan, apabila Omnibus Law sudah disahkan maka risiko dalam Prolegnas seperti peraturan perpajakan sangat sulit untuk diintegrasikan bagi para pelaku UKM.

Dalam kesempatan yang sama, pengamatan perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat dilakukan dengan saran memasukkan segala peraturan ke satu payung pasal bukan menunggu revisi undang-undang perpajakan.

"Nah, kalau kita nunggu revisi UU PPh, PPN ini butuh waktu lama sedangkan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat menurut saya ya saat ini, dengan saran memasukkan satu payung pasal dalam undang-undang Omnibus sehingga turunannya nanti tidak perlu lagi Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden (Perpres) " jelasnya.

Sementara mengenai tarif penurunan pajak sebesar 0,5 persen menurutnya perlu direformulasi karena saat ini belum ada pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Baca juga: Di Omnibus Law, Izin Usaha UMKM dan Pendirian PT Dipermudah

"Semua sama, makanya menurut usulan saya sampai 300 juta itu mikro bisa dikenai biaya hanya 0,1 persen, usaha kecil sampai 1,8 miliar bisa dikenai 0,5 persen setelah itu baru diberi 1 persen," jelasnya.

"Saya kira ini kesempatan, jangan sampai Omnibus Law ada yang tercecer meninggalkan pelaku yang seharusnya menjadi backbone perekonomian kita," harapnya.

Saat ini Omnibus Law masih dalam tahap pembahasan, sebelum akhirnya nanti akan resmi disahkan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Ditunda

BKN: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Ditunda

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Pertamina Geothermal IPO, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Whats New
INDEF Berharap Jokowi Usulkan Kandidat Calon Gubernur BI Lebih dari Satu Nama

INDEF Berharap Jokowi Usulkan Kandidat Calon Gubernur BI Lebih dari Satu Nama

Whats New
Hasil Rapat dengan Jokowi, Bos Bulog: Jangan Ada Harga Beras Mahal

Hasil Rapat dengan Jokowi, Bos Bulog: Jangan Ada Harga Beras Mahal

Whats New
Langka, Mendag Larang Penjualan Minyakita di Supermarket dan 'Online'

Langka, Mendag Larang Penjualan Minyakita di Supermarket dan "Online"

Whats New
Daftar 10 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada Januari 2023

Daftar 10 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada Januari 2023

Whats New
Beri Layanan Pelumas Ber-TKDN untuk Industri Pertambangan, PanaOil Raih Penghargaan IMSA 2022

Beri Layanan Pelumas Ber-TKDN untuk Industri Pertambangan, PanaOil Raih Penghargaan IMSA 2022

Whats New
Cara Bayar Tilang Elektronik Melalui Bank BRI

Cara Bayar Tilang Elektronik Melalui Bank BRI

Work Smart
Soal Isu Jadi Menteri Pertanian, Buwas: Saya Itu Orang yang Tidak Ingin Dapat Jabatan

Soal Isu Jadi Menteri Pertanian, Buwas: Saya Itu Orang yang Tidak Ingin Dapat Jabatan

Whats New
Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Whats New
Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya 'No Comment'

Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya "No Comment"

Whats New
Agar Bisa Bersaing dengan Swasta, 2 BUMN Layanan Pelabuhan Lakukan Kerja Sama

Agar Bisa Bersaing dengan Swasta, 2 BUMN Layanan Pelabuhan Lakukan Kerja Sama

Whats New
Bandara Internasional Bakal Dikurangi Jadi 15, Erick Thohir: Yang Lain Hanya Boleh Layani Haji dan Umrah

Bandara Internasional Bakal Dikurangi Jadi 15, Erick Thohir: Yang Lain Hanya Boleh Layani Haji dan Umrah

Whats New
Masih Mahal, Berikut Daftar Harga Beras di Beberapa Wilayah Indonesia

Masih Mahal, Berikut Daftar Harga Beras di Beberapa Wilayah Indonesia

Spend Smart
Fokus ke 'Green Economy', Kalbar Gandeng Sucofindo

Fokus ke "Green Economy", Kalbar Gandeng Sucofindo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+