Sri Mulyani Bantah Anggapan Inflasi Rendah Karena Daya Beli Lesu

Kompas.com - 07/01/2020, 15:43 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya inflasi pada tahun kalender 2019 (2,72 persen) tidak disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menegaskan, tingkat inflasi yang terendah dalam 20 tahun terakhir tersebut murni disebabkan oleh harga-harga yang relatif terkendali sepanjang tahun 2019. Sementara konsumsi domestik terjaga di kisaran 5 persen.

" Inflasi sangat baik, inflasi terendah 20 tahun terakhir. Konsumsi masih tumbuh di atas 5 persen. Banyak yang bertanya inflasi rendah ini karena daya beli lesu, tapi dari sisi konsumsi ternyata tumbuh cukup tinggi, bertahan di atas 5 persen," ujarnya ketika memberi keterangan di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Inflasi Terendah Sejak 20 Tahun Perry Sebut Ada 4 Faktor, Apa Saja?

Lebih lanjut dia menjelaskan, komponen inflasi mulai dari inflasi inti, harga barang/jasa yang diatur pemerintah (administered prices), dan harga barang bergejolak (volatile prices) terjaga dengan baik.

Untuk inflasi inti, BPS beberapa waktu mengutarakan terjaga di ksiaran 3 persen, sementara komponen adminsitered prices di kisaran 0,51 persen dan volatile prices 4,3 persen.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan terjaganya daya beli masyarakat juga tercermin dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan PPh Orang Pribadi yang masing-masing mengalami pertumbuhan 10,2 persen (yoy) dan 19,4 persen (yoy).

"Kita tahu income kelas menengah naik dari pembayaran pajak di PPh 21 atau pun orang pribadi yang tumbuh dan rangkaian itu menunjukkan daya beli ada. Kalau daya beli ada, harga stabil, maka konsumsi diharapkan tetap tumbuh setidaknya di 5 persen," ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

Adapun di sisi lain Sri Mulyani mengatakan, dari kelas menengah bawah pemerintah telah menjaga daya beli dengan berbagai program jaring pengaman sosial seperti penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga pembebasan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Itu memberi perlindungan kelompok bawah, growth terjaga 5 persen, ada suatu ketahanan daya beli yang terlihat. Dan itu juga akibat policy pemerintah maupun kondisi perekonomian yang terjaga meski menghadapi tantangan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X