Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Bantah Anggapan Inflasi Rendah Karena Daya Beli Lesu

Kompas.com - 07/01/2020, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya inflasi pada tahun kalender 2019 (2,72 persen) tidak disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menegaskan, tingkat inflasi yang terendah dalam 20 tahun terakhir tersebut murni disebabkan oleh harga-harga yang relatif terkendali sepanjang tahun 2019. Sementara konsumsi domestik terjaga di kisaran 5 persen.

"Inflasi sangat baik, inflasi terendah 20 tahun terakhir. Konsumsi masih tumbuh di atas 5 persen. Banyak yang bertanya inflasi rendah ini karena daya beli lesu, tapi dari sisi konsumsi ternyata tumbuh cukup tinggi, bertahan di atas 5 persen," ujarnya ketika memberi keterangan di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Inflasi Terendah Sejak 20 Tahun Perry Sebut Ada 4 Faktor, Apa Saja?

Lebih lanjut dia menjelaskan, komponen inflasi mulai dari inflasi inti, harga barang/jasa yang diatur pemerintah (administered prices), dan harga barang bergejolak (volatile prices) terjaga dengan baik.

Untuk inflasi inti, BPS beberapa waktu mengutarakan terjaga di ksiaran 3 persen, sementara komponen adminsitered prices di kisaran 0,51 persen dan volatile prices 4,3 persen.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan terjaganya daya beli masyarakat juga tercermin dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan PPh Orang Pribadi yang masing-masing mengalami pertumbuhan 10,2 persen (yoy) dan 19,4 persen (yoy).

"Kita tahu income kelas menengah naik dari pembayaran pajak di PPh 21 atau pun orang pribadi yang tumbuh dan rangkaian itu menunjukkan daya beli ada. Kalau daya beli ada, harga stabil, maka konsumsi diharapkan tetap tumbuh setidaknya di 5 persen," ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

Adapun di sisi lain Sri Mulyani mengatakan, dari kelas menengah bawah pemerintah telah menjaga daya beli dengan berbagai program jaring pengaman sosial seperti penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga pembebasan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Itu memberi perlindungan kelompok bawah, growth terjaga 5 persen, ada suatu ketahanan daya beli yang terlihat. Dan itu juga akibat policy pemerintah maupun kondisi perekonomian yang terjaga meski menghadapi tantangan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+