KNTI: Tabrak Kapal Nelayan RI di Natuna, China Langgar Hukum Internasional

Kompas.com - 10/01/2020, 14:30 WIB
Ketua Harian KNTI Dani Setiawan (kiri) memberikan penjelasan tentang masuknya kapal China ke Perairan Natuna di Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Harian KNTI Dani Setiawan (kiri) memberikan penjelasan tentang masuknya kapal China ke Perairan Natuna di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim China atas Perairan Natuna Utara yang dianggap masuk dalam wilayah 9 garis putus-putus (nine dash line) semakin menjadi-jadi.

Selain mengiringi kapal nelayan menangkap ikan, cross guard China juga mengancam akan menabrak kapal RI yang menangkap ikan di sana bila berpapasan.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengganggap China telah melanggar hukum internasional bila penabrakan kapal benar-benar terjadi.

Setidaknya, ada 2 hukum internasional yang dilanggar. Pertama, International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS) 1972 tentang Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut.

Baca juga: Moeldoko Sebut Pemerintah Bakal Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Kedua, International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut.

"Kalau berdasarkan hukum internasional yang ada sekarang, apa yang dilakukan oleh cost guardnya china melanggar hukum internasional. Kalau dia menabrak atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nelayan kita, itu melanggar. Itu jelas," kata Dani di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dani menuturkan, boleh-boleh saja kapal asing melintas di perairan Natuna Utara, mengingat Natuna merupakan wilayah yang padat lalu lalang kapal.

Perairan Natuna yang boleh dilintasi ini juga tertuang dalam hukum internasional United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Namun, hanya Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil laut.

"Jadi selama mereka melintasi daerah itu, itu sih enggak ada masalah. Tapi kalau cost guard itu mengiringi kapal penangkap ikannya menangkap, dan menabrak, itu yang masalah. Itu yang melanggar hukum internasional," jelas Dani.

Bila kapal Indonesia benar ditabrak, Dani menyarankan pemerintah untuk mengusut tuntas hal tersebut. Pemerintah punyak hak kuat untuk mengadukan kepada PBB.

"Pemerintah bisa mengadukan Tiongkok atas pelanggaran itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah kapal penangkap ikan milik China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal asing itu terlihat masuk pertama kali pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

Makin berani, kapal-kapal itu mengancam akan menabrak kapal asal RI saat berpapasan dengan cross guard China. Akibatnya, banyak nelayan yang tidak berani melaut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Janji Beli Kembali Indosat di Pilpres 2014

Saat Jokowi Janji Beli Kembali Indosat di Pilpres 2014

Whats New
Mendag Lutfi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan Platform Digital

Mendag Lutfi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan Platform Digital

Whats New
Milenial Jangan Buang Waktu, Susi Pudjiastuti Sarankan Bangun Bisnis Saat Pandemi

Milenial Jangan Buang Waktu, Susi Pudjiastuti Sarankan Bangun Bisnis Saat Pandemi

Smartpreneur
Perkuat Layanan Digital, Bank Banten Gandeng FDS Gunakan Amazon Web Services

Perkuat Layanan Digital, Bank Banten Gandeng FDS Gunakan Amazon Web Services

Whats New
Mendag: Nilai Ekspor RI pada Agustus 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Mendag: Nilai Ekspor RI pada Agustus 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Whats New
BEI Respons Potensi Blibli Lakukan Backdoor Listing di Bursa

BEI Respons Potensi Blibli Lakukan Backdoor Listing di Bursa

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Whats New
Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Whats New
Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Whats New
Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-commerce

Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-commerce

Whats New
PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

Whats New
Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Whats New
Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.