DPR Janjikan Kepastian Hukum untuk Ojek Online Pada Tahun Ini

Kompas.com - 21/01/2020, 20:35 WIB
Ilustrasi ojek online, tarif baru ojek online ShutterstockIlustrasi ojek online, tarif baru ojek online

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan DPR tahun ini DPR akan segera memberikan kepastian hukum kepada para pengemudi transportasi daring dengan merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Untuk tahun ini kami mengajukan revisi UU No. 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. dalam revisi ini nanti kita akan masukan angkutan daring," ucap Ketua Komisi V DPR Lasarus, Selasa, (21/1/2020).

Sampai saat ini Komisi V DPR tengah melakukan kajian untuk dimasukkan dalam UU tersebut yaitu tentang pendapatan, pengaturan pajak, termasuk hubungan kerja.

Nantinya Komisi V DPR juga akan mengundang beberapa aplikator di untuk dilibatkan dalan kajian memasukan aturan transportasi online dalam revisi UU No. 28 Tahun 2009.

“Pasti nantinya akan mengundang aplikator untuk mendapat masukan dan kajian, agar lebih komprehensif," ujar Lazasarus.

Baca juga: Kemenhub: Pengemudi Ojek Online Minta Tarif Naik Hingga Rp 2.400 Per Km

Saat ini, pengajuan revisi UU itu sudah berada di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Komisi V sendiri berjanji bahwa revisi tersebut akan rampung pada 2020.

“Kami pastikan tahun 2020 pengaturan tentang angkutan daring ini segera akan kita masukkan dalam revisi UU itu,” ucap Lazarus.

Seperti diketahui dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi daring sendiri belum masuk sebagai angkutan umum.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X