Soal Minyak, Luhut Beri Tugas Ini kepada Ahok

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebutkan bahwa perizinan menjadi penghambat molornya target pencapaian 1 juta BPOD. Oleh sebab itu, melengkapi kerja keras SKK Migas pada awal tahun 2020, layanan One Door Service Policy (ODSP) resmi dibuka.

Melalui ODSP, seluruh layanan proses perizinan KKKS dilaksanakan dalam satu pintu dan proses yang lebih cepat.

“Hingga saat ini, tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang hanya memerlukan satu izin atau melibatkan satu instansi. Setiap kegiatan akan membutuhkan beberapa perizinan dari berbagai instansi. Dengan dukungan aktif SKK Migas, maka kita yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas serta perizinan dapat diselesaikan lebih cepat," katanya beberapa waktu lalu saat meluncurkan program tersebut.

Layanan ODSP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan optimal bagi upaya mendukung pemerintah meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas agar mampu bersaing dengan negara-negara lain, antara lain Malaysia, Thailand, dan Vietnam, ataupun belahan dunia lainnya, mengingat investasi hulu migas adalah investasi lintas negara.

Baca juga: Dicari Jokowi Saat Imlek, Ini Kata Ahok