Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN Capai Rp 158 Triliun?

"Anggota DPR tahu. Kalau tidak bisa (bayar utang), PLN tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya. Itu sampai seperti itu. Jadi namanya bukan subsidi energi, tapi dana kompensasi. Bohong-bohong gini saya paling enggak suka. Tapi enggak dilaporkan ke DPR," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo meminta kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk berperan aktif menagih piutang biaya subsidi BBM ke pemerintah.

Baca juga: Kelulusan SKD CPNS Bakal Diumumkan pada Pertengahan Maret

Menurut Harry, Pertamina kerap kali kesulitan menagihkan piutang subsidi BBM ke pemerintah. Oleh karenanya, ia berharap Ahok sebagai Komisaris Utama bisa membantu perseroan untuk menagihkan utang tersebut.

"Pak Ahok juga bisa membantu (menagih utang) sebagai Komut supaya nagihnya biaya subsidi Pertamina itu cepat. Kasihan Pertamina itu," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: AS Cabut RI dari Daftar Negara Berkembang, Ini Kata Pemerintah