Soal Pajak Digital, Ini Pendapat Amerika Serikat dan Eropa

Kompas.com - 24/02/2020, 06:37 WIB
Ilustrasi ForbesIlustrasi

RIYADH, KOMPAS.com - Pimpinan negara yang tergabung dalam G-20 menggunakan pertemuan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi untuk mencari solusi bagi perpajakan digital internasional.

Di dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari CNBC, terlihat perbedaan di antara beberapa negara di dunia mengenai kebijakan terkait perpajakan untuk perusahaan digital.

Di dalam sebuah sesi bersama antara Menteri Keuangan Perancis, Arab Saudi, dan India, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan bahwa diperlukan sistem perpajakan internasional untuk bisa memajaki perusahaan-perusahaan digital.

Baca juga: AS Balas Pemberlakuan Pajak Digital oleh Perancis

Menurut dia, sistem pajak yang berlaku secara berbeda di setiap negara untuk memajaki perusahaan-perusahaan digital hanya akan menimbulkan konflik internasional.

"Di dalam perekonomian global, Anda tidak bisa memberlakukan sistem perpajakan nasional yang berbeda dan berkonflik satu sama lain. Hal itu buruk untuk setiap negara, buruk bagi perusahaan multinasional, dan hal itu tak berfungsi," ujar dia.

Uni Eropa merupakan pihak yang paling getol dalam mempelopori upaya global untuk mengatur perusahaan teknologi raksasa. Namun demikian, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang berkantor di Silicon Valley Amerika Serikat umumnya merasa khawatir aturan perpajakan baru dan peningkatan regulasi justru bisa menghambat inovasi dan pembukuan laba perusahaan.

"Ini adalah pertanyaan politik utama untuk abad ke-21. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, tanpa memiliki kehadiran fisik, membuat keuntungan yang signifikan di beberapa negara tanpa membayar tingkat pajak yang harus dibayar," kata Menteri Ekonomi dan Keuangan Perancis Bruno Le Maire dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Mengejar Pajak Digital...

Le Maire pun mengapresiasi negosiasi antara Perancis dan Amerika Serikat dalam hal pajak minimum dan digital. Dia pun mendesak agar kedua belah pihak bisa segera mencapai konsensus mengenai kedua hal tersebut sebelum akhir 2020.

"Warga negara kita tidak dapat lagi menerima pembayaran tingkat pajak yang seharusnya, sementara perusahaan-perusahaan terpenting di dunia lolos dari pajak," katanya.

Beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, Spanyol, Austria, Italia, Inggris, dan Hongaria telah memiliki rencana untuk mengatur pajak digital.

Halaman:


Sumber CNBC
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan untuk Fresh Graduate Lulusan D3

Whats New
Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Menhub Minta Masyarakat Tidak Pergi Bersamaan di H+2 Lebaran

Whats New
Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Whats New
Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Whats New
Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Whats New
KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

Whats New
[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

Rilis
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

Rilis
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Whats New
Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Whats New
H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

Rilis
Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Whats New
Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Whats New
BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

Rilis
Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X