Menko Airlangga Tak Masalah AS Coret RI dari Daftar Negara Berkembang

Kompas.com - 24/02/2020, 14:37 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau United States Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang bukanlah masalah.

"Justru kita berbangga," ujar Airlangga ketika memberi keterangan di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Ini Dampaknya

Lebih lanjut dia menjabarkan saat ini perekonomian Indonesia berada di posisi ke 15 di tataran negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20.

Selain itu, dari ukuran daya beli kekuatan ekonomi Indonesia berada di posisi ke-7 dibanding negara-negara G-20 lainnya

"Masak mau dianggap berkembang terus. Kita kadang-kadang udah maju tapi enggak mau maju," ujar Airlangga.

Sebagai catatan, dengan pencabutan status negara berkembang tersebut fasilitas perdagangan yang didapatkan Indonesia dari Amerika Serikat, yaitu Generalized System of Preference (GSP) terancam dicabut.

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Ini Dampaknya

Namun demikian, Airlangga optimistis masalah GSP bisa diselesaikan oleh kedua negara secara bilateral.

"Kalau biaya ekspor-impor kan ada perjanjian yang sedang diproses. itu bisa diselesaikan secara bilateral. Ya kita kan optimis, sekarang kita punya GSP yang hanya 20 persen," ujar dia,

Sebagai catatan, pencabutan status negara berkembang terjadi lantaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku jengkel dan merasa negaranya banyak dirugikan lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang.

Hal itu dilakukan agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.

Di tahun lalu, Presiden AS dari Partai Republik ini pernah mengungkapkan kekecewannya pada negara-negara yang ekonominya sudah cukup besar, namun engggan melepaskan statusnya sebagai negara berkembang di WTO.

"WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang untuk menghindari aturan-aturan WTO dan mendapat perlakuan khusus. Tak boleh lagi!" ujar Trump dalam akun Twitternya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X