Sandiaga Uno: RI Masih Negara Berkembang, Belum Berpenghasilan Tinggi

Kompas.com - 26/02/2020, 05:34 WIB
Pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPengusaha Sandiaga Salahuddin Uno ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno menilai Indonesia masih negera berkembang, belum menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat bicara terkait keputusan Amerika Serikat (AS) yang mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang belum lama ini.

"Kita masih masuk negara berkembang. Padahal kita ingin lepas dari jebakan middle income trap. Kita masih negara berpenghasilan menengah, belum negara berpenghasilan tinggi," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: RI Dikeluarkan dari Daftar Negara Berkembang, Ini Kata Sri Mulyani

Untuk menjadi negara maju kata Sandiaga Uno, Indonesia harus meningkatkan output ekonomi. Salah satu cara yang ia yakin akan mendorong ekonomi yakni adanya omnibus law Cipta Kerja.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu yakin omnibus law akan mendorong perekonomian serta investasi ke Indonesia lebih pesat lagi.

"Omnibus law ini salah satu katalis. Dengan omnibus law kita harapkan akan ada investasi masuk dan lapangan kerja tercipta," ujarnya.

Selain itu, dia berharap pemerintah semakin fokus terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Alasannya, UMKM sangat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: RI Dicoret dari Negara Berkembang, Ini Permintaan Pemerintah ke AS

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X