Ini Alasan Luhut Larang Perluasan Perkebunan Sawit di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sepakat, pihaknya tidak menginginkan lagi ada pengembangan kelapa sawit di wilayah Papua maupun Papua Barat.

Pasalnya, kata Luhut, sudah dapat dipastikan mayoritas dari perkebunan kelapa sawit akan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Jadi kami sudah moratorium untuk pengembangan hutan, jangan kelapa sawit lagi. Kelapa sawit pasti kepemilikannya adalah perusahaan-perusahaan besar. Kita ingin small medium enterprises atau UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) berkembang," ujar Luhut di Sorong, Kamis (27/2).

Baca juga: Luhut: Investasi Kelapa Sawit Belum Tentu Untungkan Masyarakat Lokal...

Sejalan dengan moratorium tersebut, maka Luhut mendorong perkembangan komoditas unggulan berupa kopi, kakao, pala, rumput laut melalui investasi hijau (green investment) di provinsi Papua dan Papua Barat.

Kemudian, untuk perkebunan sawit yang saat ini telah berjalan, Luhut menyatakan ia tak akan mengganggu industri tersbeut. Namun demikian, ia menegaskan jika para pelaku usaha tidak diperbolehkan lagi melakukan pelebaran lahan, terlebih saat ini sudah ada moratorium sawit.

"Sawit yang sudah jalan silakan tidak akan kami ganggu, tapi tidak boleh lagi ada pelebaran lahan, karena sudah moratorium sekarang. Kami hanya mengingatkan kembali jangan orang-orang kaya saja potong-potong hutan yang nanti merusak kita semua," kata Luhut.

Senada dengan Luhut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengatakan, pihaknya akan memperketat perizinan dalam konteks investasi di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Erick Thohir Angkat Mantan Anak Buah Sri Mulyani Jadi Komut Pegadaian