Banyak Pemda Ingin Tutup Bandara, Ini Respon Kemenhub

Kompas.com - 26/03/2020, 05:31 WIB
Ilustrasi bandara KOMPAS/IWAN SETIYAWANIlustrasi bandara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan, penutupan bandara di daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pernyataan ini disampaikan merespon keinginan beberapa pemerintah daerah (Pemda) untuk sementara waktu menutup pelayanan penerbangan yang mengangkut penumpang ke wilayahnya sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah tersebut, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Baca juga: Mulai Besok hingga 9 April, Lion Air Group Stop Penerbangan ke Papua

Pertama, penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2020).

Kemudian, bandara juga merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mantan Direktur Utama PT Airnav Indonesia itu menambahkan, bandara juga mempunyai fungsi sebagai bandar udara alternatif bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional, melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan atau medis, serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance Covid-19.

Pelayanan navigasi penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup mengingat layanan navigasi penerbangan ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerbangan dari dan ke bandar udara setempat. Tetapi juga melayani penerbangan yang melalui bandar udara tersebut atau yang ada pada ruang udara yang menjadi wilayah kerja pelayanannya.

Novie membuka kemungkinan apabila akan dilakukan penutupan ataupun larangan bagi penerbangan angkutan udara niaga maupun angkutan udara bukan niaga yang mengangkut penumpang untuk mencegah penyebaran virus Covid 19

"Namun demikian, perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan,” kata Novie.

Kemenhub melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemda setempat dan juga seluruh stakeholder penerbangan sehingga maksud pemda dapat dilaksanakan dengan baik dengan risiko operasional yang minimal.

"Saya berharap dengan koordinasi dan komunikasi yang terus kami lakukan maka semua maksud baik kita bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini dapat diatasi dengan baik " ucap Novie.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Ditjen Pajak Lelang Mobil SItaan | Luhut Puji Edhy Prabowo

[POPULER MONEY] Ditjen Pajak Lelang Mobil SItaan | Luhut Puji Edhy Prabowo

Whats New
Awali Tugas Menteri Ad Interim KP, Luhut Serahkan DIPA 2021 dengan Pagu Angggaran Rp 6,65 Triliun

Awali Tugas Menteri Ad Interim KP, Luhut Serahkan DIPA 2021 dengan Pagu Angggaran Rp 6,65 Triliun

Rilis
Kebijakan Gaji PNS Bakal Diubah, BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara

Kebijakan Gaji PNS Bakal Diubah, BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara

Rilis
Pertamina Youthpreneur 2020 Jaring 30 Startup Terpilih

Pertamina Youthpreneur 2020 Jaring 30 Startup Terpilih

Rilis
Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Whats New
Luhut Ogah Lama-lama Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Luhut Ogah Lama-lama Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Whats New
Luhut Puji Edhy Prabowo: Beliau seperti Seorang Kesatria

Luhut Puji Edhy Prabowo: Beliau seperti Seorang Kesatria

Whats New
Luhut Anggap Kebijakan Terkait Benih Lobster Tidak Ada yang Salah

Luhut Anggap Kebijakan Terkait Benih Lobster Tidak Ada yang Salah

Whats New
Kehadiran Pelabuhan Patimban Dinilai Akan Hemat Ongkos Pengiriman Barang

Kehadiran Pelabuhan Patimban Dinilai Akan Hemat Ongkos Pengiriman Barang

Whats New
Lewat Pelabuhan Patimban, Luhut Janjikan 4,3 Juta Lapangan Kerja dalam Kurun Waktu 10 Tahun

Lewat Pelabuhan Patimban, Luhut Janjikan 4,3 Juta Lapangan Kerja dalam Kurun Waktu 10 Tahun

Whats New
Menhub Minta Luhut Kumpulkan Pengusaha Batak Untuk Bangun Pelabuhan di Danau Toba

Menhub Minta Luhut Kumpulkan Pengusaha Batak Untuk Bangun Pelabuhan di Danau Toba

Whats New
Beli BBM di SPBU Shell Bisa Bayar Pakai GoPay

Beli BBM di SPBU Shell Bisa Bayar Pakai GoPay

Spend Smart
Kelakar Luhut Ingin Santet Erick Thohir bila Dana PEN Kurang

Kelakar Luhut Ingin Santet Erick Thohir bila Dana PEN Kurang

Whats New
Harga Mulai Rp 7,1 Juta, Ini Daftar Terbaru Lelang Mobil Sitaan Ditjen Pajak

Harga Mulai Rp 7,1 Juta, Ini Daftar Terbaru Lelang Mobil Sitaan Ditjen Pajak

Spend Smart
Indonesia Ekspor Ikan Tuna ke Korea Selatan

Indonesia Ekspor Ikan Tuna ke Korea Selatan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X