Ini Penghargaan dan Sanksi Terkait Pengelolaan Anggaran Negara

Kompas.com - 30/03/2020, 14:23 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan diberhentikan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Presiden meminta agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar dan beribadah di rumah serta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa dihambat dan diberhentikan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 6 Maret 2020.

Dikutip dari laman setkab.go.id, tujuan Perpres tersebut untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerindah Daerah (Pemda).

Lembaga terkait bakal diberi penghargaan atau dikenai sanksi dengan didasarkan pada hasil capaian penilaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran.

Baca juga: Pemerintah Larang ASN Mudik Lebaran

Adapun capaian atas pengelolaan anggaran meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, serta aspek konteks dengan berdasarkan pada variabel yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Di dalam keterangan tertulis tersebut dijelaskan, penghargaan yang diberikan bisa berupa piagam atau tropi penghargaan, publikasi pada media massa nasional serta insentif.

“Insentif dapat berupa tambahan anggaran kegiatan maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan perpres tersebut, sanksi yang diberikan kepada kementerian/lembaga dapat berupa teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, serta disinsentif anggaran.

Baca juga: Catat, PNS Kerja dari Rumah hingga 21 April 2020

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.