Kemenaker: Kalau Diminta Menalangi THR, Pemerintah Sudah Babak Belur

Kompas.com - 09/04/2020, 21:01 WIB
Sejumlah karyawan pabrik garmen PT Citra Abadi Sejati sedang menyelesaikan pekerjaannya, Sabtu (8/9/2018). Di tengah kondisi melemahnya rupiah terhadap dollar AS, para pelaku industri tekstil dan garmen ekspor diminta untuk mengonversi hasil ekspornya ke dalam rupiah. KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSejumlah karyawan pabrik garmen PT Citra Abadi Sejati sedang menyelesaikan pekerjaannya, Sabtu (8/9/2018). Di tengah kondisi melemahnya rupiah terhadap dollar AS, para pelaku industri tekstil dan garmen ekspor diminta untuk mengonversi hasil ekspornya ke dalam rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan, Raden Soes Hindharno meminta kepada para pengusaha jangan membebani pemerintah harus menalangi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) para pekerja atau buruh.

Alasannya, THR sudah menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini telah diatur dalam banyak regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kita tidak dapat menerima serta-merta rekomendasi, apalagi pemerintah disuruh menalangi(THR pekerja swasta). Kalau pemerintah disuruh menalangi (THR), pemerintah sudah babak belur nangani Covid ini," kata Soes ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Selama PSBB, Grab Minta Tetap Diperbolehkan Angkut Penumpang

Raden Soes menjelaskan, sederet regulasi yang digulirkan Kemenaker dipandang tidak berpihak terhadap para pengusaha.

Namun, hal itu wajar menurutnya. Karena, adanya regulasi tersebut bertujuan memberikan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.

"Memang kalau kita sebagai tata negara Pancasila harus menganut musyawarah mufakat. Undang-undang ini di mata pengusaha dianggap mencekik leher, padahal tidak. Karena kita harus menjaga iklim kondusif keduanya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, saat adanya wabah virus corona yang membuat para pengusaha merasa sulit untuk membayarkan THR, solusinya adalah dengan berdialog antara pengusaha dan para serikat pekerja atau buruh.

Menunda pembayaran THR, menurut Soes tidak dilarang, asalkan sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.

Baca juga: PSBB Berlaku, Blue Bird Batasi Kapasitas Penumpang Hanya 50 Persen

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Whats New
Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kerap Ditanya Warga Untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Whats New
PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

Smartpreneur
Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Whats New
Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Whats New
Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Whats New
Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Whats New
Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Whats New
Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Rilis
IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

Whats New
Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

IHSG Ditutup Naik 0,56 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BUKA

Whats New
Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Mulai Besok, Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp 45.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.