Penjelasan Lengkap Kemenhub Soal Ojol Boleh Bawa Penumpang

Kompas.com - 14/04/2020, 08:02 WIB
Massa aksi mengenakan jaket ojek online berunjuk rasa di depan kantor Konjen Malaysia di Jalan Diponegoro, Medan, Rabu siang (11/9/2019). Aksi mereka menuntut bos taksi di Malaysia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. KOMPAS.com/DEWANTOROMassa aksi mengenakan jaket ojek online berunjuk rasa di depan kantor Konjen Malaysia di Jalan Diponegoro, Medan, Rabu siang (11/9/2019). Aksi mereka menuntut bos taksi di Malaysia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ad interim, Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona.

Dalam aturan tersebut, sepeda motor atau kendaraan roda dua dapat mengangkut penumpang (ojek online atau ojol boleh bawa penumpang), dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan memenuhi protokol kesehatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, menjelaskan aturan yang dikeluarkan Menhub tersebut pada prinsipnya untuk melengkapi peraturan yang sudah dulu terbit, dalam kaitannya untuk mengakomodir kebutuhan penumpang dan mitra pengemudi ojol secara nasional.

"Dalam peraturan kita melengkapi yang PM 9 Kemenkes. Prinsipnya bisa (membolehkan ojol bawa penumpang)," kata Budi kepada Kompas.com, Senin (7/22/2020).

Baca juga: Beda Aturan Luhut dan Terawan soal Ojol Bawa Penumpang

PM 9 yang dimaksud Budi yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Terawan Agus Putranto.

Dalam Permenkes itu, disebutkan dalam poin D yang berbunyi, "Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang."

Menurut Budi, soal kejelasan apakah ojol bisa mengangkut penumpang atau tidak, hal itu tergantung pada peraturan yang dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah (pemda).

"Tapi keputusan tergantung dalam Pergub yang lebih tahu kondisi, (apakah) bisa atau tidak," terang mantan Perwira Korlantas Polri ini.

Menurutnya, kondisi di lapangan ditentukan oleh Pemda. Aturan yang dirilis Permenhub bisa jadi payung hukum bagi Pemda untuk mengatur operasional ojol di wilayahnya selama pemberlakukan status PSBB.

Baca juga: Ojol Angkut Penumpang, YLKI Sebut Kemenhub Tak Serius Atasi Penyebaran Corona

Tergantung Anies Baswedan

Pemda yang sudah merilis regulasi terkait PSBB yakni DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mendeklarasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020.

Pergub ini berlaku untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta sejak 10 April hingga 23 April 2020 atau terhitung 14 hari penerapan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

OJK Diminta Pidanakan Fintech yang Teror Guru TK di Malang

Whats New
BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

BEI Kantongi 25 Calon Emiten, Termasuk GoTo?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

[KURASI KOMPASIANA] Tip Memilh Buku Bacaan yang Tepat untuk Anak hingga Cerita Silat Kho Ping Hoo, Sarana Belajar dan Bikin Kecanduan

Rilis
Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat 301.000 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek

Whats New
Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Whats New
3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

3 Alasan Milenial Perlu Punya Asuransi

Spend Smart
Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Jangan Lupa, Ini Persyaratan agar Simpanan Bank Dijamin LPS

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | 'Mindfulness' dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

[TREN LYFE KOMPASIANA] Ingin Menikah Muda, Paling Tidak Persiapkan 3 Hal Ini | Mengatasi Tiga Masalah dalam Krisis Usia 25 Tahun | "Mindfulness" dan Kesediaan Kita Melambat dalam Hening

Rilis
Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno Setuju Tempat Wisata Ditutup jika Tak Patuh Protokol Kesehatan

Whats New
Sekali Lagi tentang National Space Agency

Sekali Lagi tentang National Space Agency

Whats New
Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Kemenkeu Bakal Naikkan PPN, Sandiaga Uno: Timing-nya Belum Tepat

Whats New
Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening TMRW UOB Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Berkat Embung, Stok Pangan di Desa Pandulangan, Hulu Sungai Aman dan Terjaga Selama Lebaran

Rilis
Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Peran Perempuan Hingga Nasib Pelaut Jadi Sorotan Forum APHoMSA ke-21

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X