Kemenhub Minta Anies Tutup Kantor yang Masih Beroperasi Saat PSBB

Kompas.com - 17/04/2020, 13:34 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYADirektur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Jumat (13/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup kantor di luar regulasi yang masih beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pasalnya, saat ini pergerakan masyarakat masih terpantau cukup tinggi, meski PSBB sudah diterapkan sejak pekan lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai, pergerakan masyarakat terjadi akibat masih beroperasinya kantor di Jakarta.

Baca juga: Fakta-fakta Penghentian KRL, Anies Minta Izin ke Luhut

Oleh karenanya, ia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk lebih tegas lagi dalam menindak kantor di luar pengecualian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 yang masih nekat beroperasi.

"Kantor di luar regulasi harus tutup, itu harus tutup. Kalau masih dibuka denda saja. Saya kira bagaimana supaya PSBB lebih efektif lagi, menurut saya pemerintah DKI bisa bersifat tegas," ujar Budi dalam video conference, Jumat (17/4/2020).

Menurut dia, aktivitas perkantoran yang masih cukup tinggi mengakibatkan pemerintah perlu mengoperasikan moda transportasi umum.

Baca juga: Perusahaan Tak Terapkan Protokol, Menperin Ancam Cabut Izin Operasi

Dengan demikian, pembatasan moda transportasi umum belum bisa diterapkan secara maksimal.

"Kalau dari hilir masih ada kegiatan, supply harus ada. Kalau enggak ada, malah terjadi penumpukan," katanya.

Kendati demikian, Budi memastikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengizinkan pemerintah daerah yang ingin menghentikan operasional moda transportasi umum.

"Saya dapat petunjuk dan arahan Menko Maritim untuk penumpang oke (dilarang) silakan, tapi untuk logistik jangan sampai terhambat," ucapnya.

Baca juga: Izinkan Industri Beroperasi Saat PSBB, Menperin: Kami Sudah Koordinasi dengan Gubernur DKI...

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Whats New
Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Whats New
Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Whats New
Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X