Luhut: Pemerintah Ingin Tidak Semuanya Ketat, tapi Bertahap

Kompas.com - 21/04/2020, 18:23 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di rumah duka almarhumah Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo Kelurahan Sumber, Bannjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di rumah duka almarhumah Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo Kelurahan Sumber, Bannjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal kebijakannya yang kerap bertentangan dengan institusi pemerintah lain.

Salah satu kebijakan yang disoroti oleh banyak pihak adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun.

Dalam aturan tersebut, berbeda dengan Kementerian Kesehatan, Luhut justru memperbolehkan ojek online (ojol) untuk mengankut penumpang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Namun, Luhut menegaskan, ia selalu berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, hingga pemerintah daerah.

"Mengenai ojol saya ingin luruskan sekian kali, koordinasi kami dengan Menteri Kesehatan sangat baik. Dan berkali-kali berkoordinasi dan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta)," ujarnya dalam rapat kerja virtual Komisi V DPR RI, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Luhut Ibaratkan Keputusan Larangan Mudik Seperti Operasi Militer

Menurutnya, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda mengenai opsi transportasi umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, melalui Peraturan Menteri Perhubungan, Luhut, memberikan ruang bagi pemerintah daerah yang masih ingin menggunakan ojol sebagai salah satu opsi angkutan umum selama PSBB diterapkan.

"Kami enggak ingin ketat semua, saya ingin bertahap. Seperti bahasa militer, bertahap dan berlanjut," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut menyebutkan hal serupa juga diterapkan dalam menentukan kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2020.

Pemerintah tidak langsung melarang mudik, dengan pertimbangan utama masyarakat yang perekonomiannya terdampak virus corona tidak semakin terbebani.

Oleh karenanya, pemerintah terlebih dahulu menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masuyarakat terdampak.

"Kalau ada yang mengatakan tidak dikoordinaskan, di proses militer ada hubungan komandan dan staf. Saya lahir dari situ, enggak mungkin lari dari situ," ucap Luhut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.