Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I-2020 hanya 2,9 persen secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen (yoy) maupun kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy).

Angka tersebut juga jauh dari proyeksi pemerintah yang memperkirakan perekonomian RI pada kuartal I-2020 ini masih bisa tumbuh hingga 4,7 persen.

Jika dirinci, komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluarannya, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 2,84 persen (yoy) selama tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini juga melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,02 persen (yoy).

Baca juga: Antrean Online Klaim JHT BP Jamsostek Selalu Penuh? Ini Penjelasannya

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, merosotnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peningkatan konsumsi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlengkapan rumah tangga, ternyata tidak mampu mengimbangi penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan serta transportasi dan komunikasi.

“Dalam kondisi pembatasan aktivitas, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang kebutuhan nonpokok. Sinyal pelemahan konsumsi ini juga terlihat pada menurunnya indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4 persen (yoy),” ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan Jokowi

Dia juga mengampaikan, pemerintah akan terus menyiapkan berbagai skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Febrio, setiap data baru akan digunakan untuk memutakhirkan penilaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat.

Febrio menuturkan, merosotnya kinerja konsumsi masyarakat yang tajam di kuartal I-2020 juga memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di kuartal II-2020.

Sementara di sisi produksi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM menjadi sangat kritikal dan perlu dilaksanakan secepatnya.

Baca juga: BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel