Kompas.com - 11/05/2020, 21:05 WIB

KOMPAS.com – Sebanyak empat dari tujuh kreditur menerima proposal perdamaian yang diajukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) KCN.

Sementara itu, sisanya masih akan menunggu hasil kesepakatan Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU setelah mendengarkan pihak-pihak terkait dalam rapat perdamaian di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/05/2020).

Pengurus PKPU Arief Patramijaya dalam rapat terbuka tersebut membacakan empat kreditur yang menerima rencana damai dari KCN, yakni PT Karya Kimtek Mandiri, PT Pelayaran Karya Tehnik Operator, PT Karya Teknik Utama (KTU), dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.

Keempat kreditur tersebut menerima rencana damai sesuai dengan daftar tagihan yang diterima oleh pengurus PKPU.

Baca juga: KTU Harap PKPU KCN Berakhir Homologasi

Adapun tiga kreditur lain yang ditolak daftar tagihan oleh KCN adalah oleh Juniver Girsang, Brurtje Maramis, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

‘’Khusus untuk KBN terkait tagihan karena pengurus dan hakim pengawas belum mengambil sikap, tagihannya diterima atau ditolak, maka untuk sementara terhadap KBN, hakim pengawas dan pengurus menyampaikan statusnya harus menunggu tagihan tetap yang akan dirumuskan oleh hakim pengawas dan pengurus,’’ ujar Hakim Pengawas Makmur.

Lebih lanjut Makmur mengatakan, untuk kelanjutan pembahasan atas keberatan Juniver Girsang dan pihak ketiga Brurtje Maramis serta KBN akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya pada Rabu (13 /5/2020).

Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi yang hadir dalam rapat perdamaian sangat menyayangkan sikap KBN sebagai salah satu pemegang saham.

Baca juga: Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU: Alhamdulillah Berjalan Lancar

Pasalnya KBN yang tidak pernah menyetor dan membantu permodalan untuk membangun pelabuhan Marunda, tetap menagih piutang meski RUPS belum terlaksana hingga saat ini.

‘’Sebagai pemegang saham, kami berharap KBN membantu kami menghadapi persoalan PKPU ini, karena hak dividen tersebut tetap akan dibayarkan bila sudah ada keputusan RUPS. KTU sebagai pemegang saham mayoritas saja menyetujui keberatan yang kami ajukan,” ujar Widodo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
23 UKM Terpilih Jadi Penyedia Official Merchandise G20, Bagaimana Kurasinya?

23 UKM Terpilih Jadi Penyedia Official Merchandise G20, Bagaimana Kurasinya?

Whats New
Luhut Minta PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan Saat KTT G20 di Bali

Luhut Minta PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan Saat KTT G20 di Bali

Whats New
Wings Group Bantah Ada Kandungan Etilen Oksida Dalam Mie Sedaap

Wings Group Bantah Ada Kandungan Etilen Oksida Dalam Mie Sedaap

Whats New
Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5 Persen

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5 Persen

Whats New
Erick Thohir: Penugasan-penugasan di BUMN itu 'Tends to Corrupt...'

Erick Thohir: Penugasan-penugasan di BUMN itu "Tends to Corrupt..."

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.