Pengusaha Usulkan Pembentukan Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian

Kompas.com - 11/05/2020, 21:42 WIB
Foto dirilis Kamis (28/4/2020), menunjukkan deretan manekin berada di Pasar Tasik yang tutup saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pencegahan wabah Covid-19 di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Imbas wabah Covid-19, gejolak pada aspek kesehatan turut merembet ke sektor ekonomi dengan sebagian besar aktivitas ekonomi di Tanah Air terhenti. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAFoto dirilis Kamis (28/4/2020), menunjukkan deretan manekin berada di Pasar Tasik yang tutup saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pencegahan wabah Covid-19 di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Imbas wabah Covid-19, gejolak pada aspek kesehatan turut merembet ke sektor ekonomi dengan sebagian besar aktivitas ekonomi di Tanah Air terhenti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N).

Komite ini diusulkan memiliki tugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan pasca wabah virus corona (Covid-19) sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang.

"Komite ini sejogyanya diketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha, dari unsur pemerintah atau instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Hippi mengusulkan komite ini akan bekerja langsung di bawah koordinasi Presiden.

"Jika di bawah koordinasi setingkat Menteri takutnya komite ini berjalan lambat karena dikhawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing-masing intansi yang membuat kinerja komite ini lamban. Semoga usulan ini mendapat respon yang positif dari Presiden," ujarnya.

Usulan pembentukkan komiter tersebut berawal dari kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 yang turun drastis sebesar 2,97 persen, jauh dari harapan pemerintah yang punya ekspektasi di atas 4 persen.

Penurunan ini sebagai dampak Covid-19 yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen yang normalnya tumbuh di atas 5 persen.

Kemudian, momen Idul Fitri tahun ini yang merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia, seharusnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi kuartal II.

"Bahkan aliran uang warga kota dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik yang selama ini cukup tinggi, diperkirakan akan turun 80 persen. Banyak pekerja yang menjadi korban PHK dan dirumahkan berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat dan akan berpengaruh terhadap daya beli atau konsumsi rumah tangga," ujar Sarman.

Prediksi dia, bila pandemi ini masih berkepanjangan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat berat dan pemerintah memiliki skenario yang sangat ekstrim turun diangka minus 0,4 persen.

"Jika ini terjadi maka krisis ekonomi sudah di depan mata dan pemerintah harus memiliki grand desain langkah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat aktivitas bisnis bergairah yang akan memicu naiknya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl Rp 16,8 Miliar, Bagaimana Sisanya?

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl Rp 16,8 Miliar, Bagaimana Sisanya?

Whats New
Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Whats New
 Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Whats New
BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

Whats New
Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun

Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun

Whats New
Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Whats New
Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Whats New
Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Whats New
Mendag Yakin Peningkatan Perdagangan Batu Bara Bisa Dorong Perekonomian

Mendag Yakin Peningkatan Perdagangan Batu Bara Bisa Dorong Perekonomian

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Whats New
Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Whats New
PT Geo Dipa Energi Buka Lowongan untuk Lulusan S1, Tertarik?

PT Geo Dipa Energi Buka Lowongan untuk Lulusan S1, Tertarik?

Whats New
Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Whats New
Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Whats New
Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X