Ada Pencairan Tunjangan Guru, Belanja Pegawai Pemerintah Naik 3,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir April 2020 mencapai Rp 382,5 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 370,1 triliun, belanja pemerintah pusat masih mengalami pertumbuhan 3,4 persen.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 11,8 persen.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan belanja pemerintah pusat adalah belanja pegawai yang mencapai Rp 624 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 3,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.

"Belanja pegawai itu Rp 68,2 triliun, sekitar 26,2 persen terhadap APBN atau hanya tumbuh 3,2 persen dibandingkan dengan tahun lalu," kata Suahasil di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Usai Corona, Sri Mulyani Bebaskan PNS Kemenkeu Kerja dari Mana Saja, Ini Syaratnya

Suahasil menjelaskan, kenaikan belanja pegawai didorong oleh pemberian tunjangan untuk profesi guru. Selain itu, pemerintah juga mebaikkan anggaran belaja untuk tunjangan tenaga pendidik non PNS.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kenaikan belanja juga didorong oleh semakin baiknnya penyaluran belanja pegawai. Khususnya yang ada di Kementerian Lembaga pusat.

"Hingga saat ini alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai di berbagai kementerian pun sudah disalurkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan di tiap posnya masing-masing," ucapnya.

Selain belanja pegawai, pertumbuhan juga terlihat dari sisi belanja modal. Suahasil menjelaskan, realisasi belanja modal pemerintah hingga akhir April 2020 mencapai Rp 20,7 triliun, tumbuh 30,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 15,9 triliun.

"Dari Januari hingga Februari pemerintah pusat mendorong percepatan kontrak, sehingga belanja modal jadi lebih kuat. Ada baiknya, realisasi sampai April belanja modal Rp 20,7 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu yang Rp 15,9 triliun," ujar Suahasil.

"Ini adalah karena Januari-Februari pemerintah mendorong percepatan kontrak belanja modal agar lebih cepat dibelanjakan," jelas dia.

Baca juga: Kemenkeu: Lebih Baik Ada Duplikasi ketimbang Masyarakat Tak Dapat Bansos