Sri Mulyani: Saya Berdoa Tidak Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

Kompas.com - 17/06/2020, 08:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ingin ada gelombang kedua Covid-19 di Indonesia.

Ia mengatakan, Indonesia masih mampu untuk menghindari resesi atau kinerja ekonomi minus pada dua kuartal berturut-turut tahun ini.

Sebab, meski pada kuartal II tahun ini laju perekonomian diproyeksi akan minus, kinerja perekonomian pada kuartal III diyakini bisa mendekati 0 persen atau bahkan lebih.

"Kami harap situasi terdalam terjadi di Mei, Juni kemungkinan juga masih kontraksi, namun tidak sedalam Mei," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Kecil, Baru 1,54 Persen

"Nah, kita kuartal I masih 3 persen, kuartal II mungkin negatif, di kuartal III diharap bisa pulih mendekati 0 persen, so technically itu enggak resesi," sambung dia.

Untuk itu, dia menilai setelah dalam waktu setidaknya empat bulan kegiatan perekonomian sempat terhenti perlu dilakukan pemulihan. Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan diharapkan dapat menjaga kinerja perekonomian.

Selain itu, stimulus yang diberikan pemerintah baik stimulus untuk bidang kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digelontorkan, baik untuk UMKM maupun sektor usaha lainnya, dapat terealisasi dengan baik dan meminimalkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

"Ini perjuangan yang luar biasa berat. Dan fokus kita, policy pemulihan tadi kalau sudah ditaruh melalui APBN dampak pemulihan diharapkan jadi minimal," ucap dia.

Baca juga: Larangan Dicabut, Masker dan APD Kini Boleh Diekspor Lagi

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X