Tidak hanya berkaitan dengan pembebasan lahan di mana harga pembebasan lahan yang tinggi, namun juga kendala berkaitan dengan permasalahan hukum turut menjadi bagian dari kendala moneter bagi BUJT.
"Intinya kami berencana memberikan stimulus baik fiskal maupun moneter, kemungkinan sebagian besar stimulus fiskal seperti relaksasi dari beberapa hal yang tercantum dalam perjanjian misalnya boleh mengurangi investasi baru yang belum mendesak seperti pembangunan simpang susun baru atau relaksasi terkait waktu financial close," kata Eka.
Selain itu tidak ada proyek konstruksi tol yang secara spesifik diberhentikan, namun mungkin ada sedikit perlambatan karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
Sampai saat ini telah terbangun 2.000 km lebih jalan tol, dan masih ada lanjutannya. Tahun ini selain menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang belum selesai di periode pertama Presiden Joko Widodo yang masih dilanjutkan ditambah pembangunan ruas-ruas tol baru sehingga harus membangun 2.500 km lebih jalan tol lagi.
Baca juga: Erick Thohir Ganti Dirut Jasa Marga
"Jadi di era yang disebut normal baru di mana setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berakhir kelihatannya justru kami akan mempercepat karena harus memenuhi target-target untuk membangun lebih dari 2.000 km jalan tol lagi," kata Eka.
Hal ini, lanjut dia, memang menjadi tantangan yang sangat berat karena jalan tol yang akan dibangun ini semuanya adalah jalan tol yang bersifat long traffic (tol jarak jauh).
Namun BPJT tetap mendorong hal tersebut kepada BUJT karena memang hal tersebut diarahkan kepada badan usaha dan dengan skema KPBU di mana bebannya berada di badan usaha, sementara pemerintah memberikan dukungan baik secara regulasi, konstruksi atau dukungan dalam bentuk lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.