WFH Bikin Sri Mulyani Kerja 24 Jam Sehari, 7 Hari dalam Seminggu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) membuatnya harus bekerja lebih banyak dari situasi normal.

Bendahara Negara itu mengatakan, dengan bekerja dari rumah, tidak ada batas-batas antara kegiatan rumah dan pekerjaan. Dengan demikian, waktu kerja memakan waktu hampir sehari penuh.

"Saya lebih banyak disebut jam kerjanya lebih dari jam kerja normal. Karena WFH artinya 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, enggak ada bedanya home sama work, jadi kerja luar biasa panjang, enggak ada jedanya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Ini Cara Agar RI Lolos dari Middle Income Trap

"Karena orang menganggap kalau dari satu meeting ke meeting lain enggak perlu travelling time, cuma pindah dari satu Zoom to another Zoom, padahal di Kemenkeu harus menyediakan bahan karena ada konsekuensi keuangan negara," jelas dia.

Bendahara Negara itu pun mengungkapkan hasil survei yang dilakukan kepada 12.000 pegawai Kementerian Keuangan setelah selama tiga bulan melakukan kerja dari rumah.

Dari hasil survei tersebut dijelaskan, sebanyak 24,8 persen merasa dengan WFH jam kerja menjadi lebih banyak, 31 persen merasa bekerja dari rumah membuat waktu kerja menjadi lebih sedikit, dan sebanyak 43 persen lainnya merasa waktu kerja menjadi sama saja.

Adapun mengenai efektifitas bekerja, sebanyak 34 persen merasa sama saja, 13 persen merasa kurang efektif, dan sebanyak 51 persen merasa lebih efektif.

"Saya ini termasuk 51 persen (lebih efektif), karena saya nggak usah stress untuk travelling, memikirkan traffic," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Meningkat Dramatis, Akan Jadi Beban 10 Tahun ke Depan

"Namun saya tau kita semua masing-masing. Saya berbesar hati ada 51,9 persen yang merasa lebih efektif dengan WFH," ujar dia.

Sri Mulyani pun mengatakan, dengan hasil survei tersebut bisa menjadi timbal balik terhadap cara bekerja dan pengorganisasian Kementerian Keuangan.