Bulog Minta Pemerintah Segera Lunasi Utang Rp 2,61 Triliun

Kompas.com - 30/06/2020, 06:37 WIB
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso melakukan kunjungan ke Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (27/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIDirektur Utama Bulog, Budi Waseso melakukan kunjungan ke Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mencatat, pemerintah masih memiliki utang berjalan Rp 2,6 triliun dari total Rp 3,1 triliun yang merupakan akumulasi dari penugasan yang diberikan pada BUMN Pangan tersebut sejak 2018.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan, realisasi pembayaran utang pemerintah dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020 baru mencapai Rp 566 miliar, sehingga masih terdapat saldo utang yang belum dibayarkan yakni Rp 2,6 triliun.

"Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Bulog sangat penting dan berdampak pada arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks MPR/DPR, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Buwas: Ada 100 Karyawan Bulog yang Terancam Dipecat

Pria yang akrab disapa Buwas merinci, total utang Rp 2,6 triliun tersebut berasal dari kegiatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) Gula 2019 sebesar Rp 1,35 triliun; pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV-2019 Rp 369 miliar.

Kemudian, program KPSH beras kuartal I-2020 Rp 837,84 miliar, penyaluran beras untuk bencana alam Tahun 2018 sebesar Rp 8,01 miliar; dan bantuan bencana alam Tahun 2019 sebesar Rp 39,01 miliar.

Menurut Buwas, piutang yang masih tertahan di pemerintah tersebut sangat berdampak pada pola arus kas perusahaan. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pelunasan utang.

Selain itu, Buwas menambahkan bahwa BUMN Pangan tersebut tidak mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini, begitu juga dengan dana talangan. Namun demikian, Bulog berencana mengajukan proposal pengajuan PMN pada 2021.

"Perum Bulog berencana mengajukan proposal pengajuan PMN 2021. Ini pun kita melihat bagaimana situasi keuangan negara," kata dia.

Baca juga: Buwas: Oknum Dagang Inginkan Bulog Tak Eksis

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X