Kepala Bappenas Sebut Ada Pejabat Eselon I yang Dapat Bansos

"Jadi kalau diklasifikasikan paling parah 92 kabupaten/kota, setengah parah 319, dan yang lumayan ada 103. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," jelas Juliari.

Belakangan, data kemiskinan menjadi sorotan publik lantaran banyak kasus terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Namun demikian, Juliari menilai hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab, meski pemerintah pusat terakhir kali melakukan verifikasi dan validasi data pada 2015, di tahun-tahun berikutnya pembaruan data dilakukan pemerintah daerah.

"Memang beberapa waktu lalu dituliskan di media bahwa datanya data lama tahun 2015. Mungkin itu tidak seratus persen benar. Memang, verifikasi dan validasi terakhir yang dilakukan secara nasional adalah saat 2015 tapi bukan berarti 2015 sampai 2020 tidak ada verifikasi sama sekali," ujar dia.