Pemerintah Anggarkan PEN untuk UMKM Rp 123,46 Triliun, Ini Rinciannya

Kompas.com - 03/07/2020, 17:00 WIB
Ilustrasi UMKM shutterstock.comIlustrasi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggelontorkan dana untuk UMKM.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan dari total biaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, yang digunakan untuk mendukung sektor UMKM ada sebesar Rp 123,46 triliun.

“Saat ini program Pemulihan Ekonomi Nasional difokuskan kepada UMKM. Ada dana sebesar Rp 123,46 triliun yang didistribusikan ke berbagai lembaga. Ada yang ke perbankan, pegadaian, ke asuransi penjaminan dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN untuk Korporasi Masih 0 Persen, Ini Penjelasan Kemenkeu

Sementara untuk rinciannya adalah subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun.

Kemudian belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1 triliun.

Rully mengakui penyerapan anggaran untuk sektor UMKM juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Karenanya harus diperkuat dengan berbagai regulasi yang mendukung.

Ia menyebut per 29 Juni 2020, realisasi penyerapan anggaran untuk sektor UMKM ini mencapai 22,74 persen, di mana mayoritasnya adalah penempatan dana ke bank yang menjadi anggota Himbara sebesar Rp 30 triliun.

“Memang ada permasalahan yang membuat Presiden marah karena dianggap lambat birokrasinya. Ada persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan, terutama backup yuridis formal," katanya.

Di sisi lain untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB Kemenkop UKM, Rully mengatakan akan mengunakan dana talangan. Dari yang dialokasikan melalui PEN sebesar Rp 1 triliun, yang sudah dicairkan sebesar 23,72 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
Lembaga Sertifikasi Profesi KAI Kantongi Lisensi BNSP

Lembaga Sertifikasi Profesi KAI Kantongi Lisensi BNSP

Whats New
Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Whats New
Grab Lolos dari Denda Rp 30 Miliar, KPPU Bakal Ajukan Kasasi

Grab Lolos dari Denda Rp 30 Miliar, KPPU Bakal Ajukan Kasasi

Whats New
Perhatikan Hal agar Keuangan Bisa Terjaga saat Resesi

Perhatikan Hal agar Keuangan Bisa Terjaga saat Resesi

Spend Smart
Tekan Dampak Lingkungan, Pabrik Petrokimia di Cilegon Terapkan Teknologi Ini

Tekan Dampak Lingkungan, Pabrik Petrokimia di Cilegon Terapkan Teknologi Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X