Sri Mulyani: Saya "Ketiban Sampur"

Kompas.com - 05/07/2020, 07:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya mendapatkan tanggung jawab yang tidak disangka-sangka saat dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di kementerian keuangan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Hal itu disampaikan perempuan yang akrab disapa Ani itu saat bercerita mengenai perjalanan dirinya menjadi Bendahara Umum Negara untuk pertama kalinya di era pemerintahan SBY pada akhir tahun 2005.

Dia mengatakan, saat Indonesia memasuki era reformasi yakni akhir tahun 1999 hingga 2000-an, kondisi negara mengalami turbulensi yang sangat besar. Dalam semangat reformasi, Indonesia menghasilkan banyak sekali perundang-undangan baru.

"Ada UU itu dari mulai UU Bank Indonesia menjadi independen, UU keuangan negara, perbendaharaan negara, UU BPK, UU hubungan keuangan pusat daerah, desentralisasi fiskal, UU perbankan, UU korporasi, UU persaingan usaha, itu semuanya adalah yang disebut fondasi dari ekonomi modern Indonesia," paparnya dalam acara peluncuran dan bedah buku Terobosan Menghadapi Perlambatan Ekonomi, Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Semua itu dirampungkan dalam waktu singkat dalam era kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Kemudian, presiden setelahnya harus melanjutkan amanat dari sederet undang-undang tersebut.

Sri Mulyani pun berkesempatan menjadi Menkeu untuk pertama kalinya di masa kepemimpinan SBY pada tahun 2005-2010 yang mana peraturan-peraturan tersebut harus dijalankannya.

Ada banyak perbedaan dari orde sebelumnya, yang membuat dia harus mampu beradaptasi dengan aturan ekonomi yang belum dikenalnya sama sekali.

"Saya kebetulan menjadi Menteri Keuangan akhir tahun 2005 hingga 2010. Itu kalau orang Jawa bilang, ketiban sampur (tanggung jawab yang tak disangka), karena banyak UU itu dibuat pada akhir 1999 dan awal 2000, dan implementasinya dimulai ada saat pemerintah Bapak SBY," jelas dia.

Sri Mulyani bilang, itu menjadi fenomena bersejarah yang tentu menjadi tantangan baginya untuk bisa mengimplementasikan pondasi perekonomian yang ada dengan tepat.

"Kalau kita lihat dari fenomena itu, hanya dari historical timeline saja itu challenge-nya luar biasa. Bagaimana UU dibuat tanpa kita memikirkan nanti semuanya ketemu enggak, tapi kita harus jalankan karena itu adalah suatu keputusan politik yang sudah legitimate," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran Kemenkes Rp 25 Triliun, untuk Apa?



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Akhir Tahun Ini, 2 Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Dapat Dilintasi

Whats New
Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Mendag: Buah Naga dari Indonesia Bisa Bersaing dengan Vietnam

Whats New
Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Whats New
Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan

Whats New
BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

BTN Telah Salurkan Kredit Rp 4,9 Triliun dari Dana PEN

Whats New
Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Mentan: Ada Pebisnis Milenial yang Beromzet Rp 400 Juta per Bulan dari Jualan Bunga

Smartpreneur
AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

AP I Beberkan Progres Pembangunan Sejumlah Bandara yang Tengah Dibangun

Whats New
Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Dua Hari Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lampaui 800.000

Whats New
Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000

Whats New
BI: Fitch Pertahankan Peringkat 'BBB' Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

BI: Fitch Pertahankan Peringkat "BBB" Indonesia karena Kebijakan yang Kredibel

Whats New
120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

120.000 Jumlah Merchant Bergabung ke Ekosistem Gojek selama Masa Pandemi

Whats New
Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Tekan Impor, Pemerintah Luncurkan Gelar Buah Nusantara

Whats New
Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Pekan Pertama Agustus, Bank Mandiri Salurkan Kredit PEN Rp 5,6 Triliun

Rilis
Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Kebijakan Fiskal Jadi Harapan Selamatkan Ekonomi RI dari Jurang Resesi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X