Protes PNS: Askes Berubah Jadi BPJS Kesehatan, Kualitas Layanan Turun

Kompas.com - 07/07/2020, 11:56 WIB
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyerahkan secara simbolis THR pada perwakilan PNS di pemerintahan Provinsi Gorontalo. Semua gaji dan tunjangan PNS selama ini dibayarkan langsung ke rekening istri pegawai. KOMPAS.COM/SALMAN HUMAS PEMPROV GTOGubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyerahkan secara simbolis THR pada perwakilan PNS di pemerintahan Provinsi Gorontalo. Semua gaji dan tunjangan PNS selama ini dibayarkan langsung ke rekening istri pegawai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegawai negeri Sipil (PNS) sejatinya sudah lama mengeluhkan kepindahan Asuransi Kesehatan (Askes) yang dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

"Asuransi Kesehatan (Askes) menjadi BPJS, nah ini PNS protes sebetulnya, Pak. Karena saya mewakili PNS dan saya juga sebagai Sekretaris Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) kebetulan, ini sebetulnya PNS protes," kata Bima seperti dikutip Antara, Selasa (7/7/2020).

Menurut Bima, protes PNS banyak yang terkait pelayanan di BPJS Kesehatan yang dinilai tak sebanding saat asuransi kesehatan para ASN masih dikelola PT Askes (Persero).

Baca juga: 20 Persen PNS Tidak Produktif Bakal Diberhentikan? Begini Aturannya

Di sisi lain, iuran PNS yang selama ini masuk ke Askes harus dialihkan ke BPJS Kesehatan. Banyak manfaat yang dirasa hilang dengan transisi tersebut.

"Tidak ada uang negara di sana. Tiba-tiba itu ditarik menjadi BPJS Kesehatan. Tapi kalau kemudian pelayanan yang diberikan kepada PNS turun jauh, nah ini kemudian kami (PNS berpikir) kok bisa jadi seperti ini?" ujar Bima.

Begitu pula dengan asuransi khusus PNS lainnya, seperti Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang ingin diubah ke dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Bapertarumnya sudah dibubarkan, uangnya sudah ditransfer ke Tapera. Tapi peserta Tapera ini masih PNS saja, belum ada yang lain, begitu. Jadi sebetulnya, kenapa mesti berubah ke Tapera?" kata Bima.

Baca juga: Polemik Tapera: Pensiunan PNS Tak Bisa Cairkan Duit Tabungan Perumahan

Bima menuturkan, PNS merasa Tapera belum siap karena banyak peraturan perundang-undangannya yang masih belum selesai.

"Sehingga, teman-teman PNS juga mengeluh ke BKN, 'Lho, ini kok kami tidak mendapatkan uang Bapertarum yang sudah kami bayarkan?' Lah karena (Tapera) ini masih ada kendala, di PT Tapera kami (BKN) sudah tidak punya akses kewenangan lagi," kata Bima.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Shopee Tutup Penjualan 13 Produk Crossborder Usai Ada Larangan dari Pemerintah

Shopee Tutup Penjualan 13 Produk Crossborder Usai Ada Larangan dari Pemerintah

Whats New
Dampingi Presiden Tinjau Vaksinasi Gotong Royong, Arsjad Rasjid: Kesehatan Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Dampingi Presiden Tinjau Vaksinasi Gotong Royong, Arsjad Rasjid: Kesehatan Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Whats New
Bitcoin hingga Dogecoin Kompak Menguat

Bitcoin hingga Dogecoin Kompak Menguat

Whats New
Pemerintah Larang 13 Produk Crossborder Masuk Indonesia

Pemerintah Larang 13 Produk Crossborder Masuk Indonesia

Whats New
Mengenal YFI, Aset Kripto yang Harganya Tembus Rp 1 Miliar

Mengenal YFI, Aset Kripto yang Harganya Tembus Rp 1 Miliar

Earn Smart
Pemerintah Punya Utang ke Bulog Rp 1,28 Triliun, Buwas Minta Bantuan DPR

Pemerintah Punya Utang ke Bulog Rp 1,28 Triliun, Buwas Minta Bantuan DPR

Whats New
Promo Tambah Daya Listrik Tersedia hingga Akhir Mei, Ini Biayanya

Promo Tambah Daya Listrik Tersedia hingga Akhir Mei, Ini Biayanya

Spend Smart
Vaksin Covid-19 Gotong Royong, Mendag: Perekonomian Bangsa Bisa Bergerak Kembali...

Vaksin Covid-19 Gotong Royong, Mendag: Perekonomian Bangsa Bisa Bergerak Kembali...

Whats New
Apresiasi Pelanggan Industri Kecil, PGN Gandeng Tokopedia Hadirkan Event 'Dapur GasKita'

Apresiasi Pelanggan Industri Kecil, PGN Gandeng Tokopedia Hadirkan Event "Dapur GasKita"

Rilis
Bulog Pastikan Tidak Akan Impor Beras hingga Akhir 2021

Bulog Pastikan Tidak Akan Impor Beras hingga Akhir 2021

Whats New
BI Diproyeksi Naikkan Suku Bunga 50 Bps hingga Akhir 2022

BI Diproyeksi Naikkan Suku Bunga 50 Bps hingga Akhir 2022

Whats New
Menakar Untung Rugi GoTo bagi Ekonomi Nasional

Menakar Untung Rugi GoTo bagi Ekonomi Nasional

Whats New
Kisah di Balik Sandal Jepit Swallow, Alas Kaki Populer Asli Indonesia

Kisah di Balik Sandal Jepit Swallow, Alas Kaki Populer Asli Indonesia

Smartpreneur
Ini Jumlah Peserta yang Terdaftar dalam Program Vaksinasi Gotong Royong

Ini Jumlah Peserta yang Terdaftar dalam Program Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Morgan Stanley Revisi Ekonomi Indonesia 2021 Jadi Hanya 4,5 Persen

Morgan Stanley Revisi Ekonomi Indonesia 2021 Jadi Hanya 4,5 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X