Kereta Jakarta-Bandung Belum Beroperasi akibat SIKM, Dirut KAI Surati Anies

Kompas.com - 07/07/2020, 15:39 WIB
Petugas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung membagikan masker gratis kepada penumpang KA Argo Parahyangan Bandung-Jakarta. KOMPAS.com/RENI SUSANTIPetugas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung membagikan masker gratis kepada penumpang KA Argo Parahyangan Bandung-Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Haryanto akan meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk merelaksasi aturan wajib dokumen surat izin keluar masuk ( SIKM).

Permintaan tersebut ia sampaikan khususnya untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Pasalnya, saat ini KAI masih belum bisa mengoperasikan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan dengan rute Jakarta-Bandung.

SIKM disebut sebagai salah satu alasan KAI belum bisa mengoperasikan kembali kereta api Argo Parahyangan.

Baca juga: Prosedur dan Syarat Bagi Penumpang Kereta Api Jarak Jauh

"Kalau (ada) SIKM nanti penumpangnya enggak ada yang mau," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut Didiek, langkah pemerintah provinsi yang hanya mewajibkan penumpang moda transportasi umum untuk memuliki SIKM tidak adil. Sebab, penumpang kendaraan pribadi dapat dengan bebas untuk keluar masuk Jakarta, tanpa perlu memiliki SIKM.

"Kan enggak fair naik mobil bebas masuk ke Jakarta, kenapa naik kereta dibatasi? Sekarang kami secara khusus mohon untuk Bandung saja dulu, mohon SIKM ditiadakan," ujarnya.

Selain itu, dioperasikan kembali KA Argo Parahyangan dapat menjadi solusi di tengah kemacetan yang sudah kembali muncul.

Baca juga: Rencana KAI: Wajibkan Penumpang Pakai Face Shield di Kereta

Oleh karenanya, dalam waktu dekat Didiek akan menyurati Anies Baswedan untuk merelaksasi aturan wajib SIKM.

"Jalan tol sudah mulai macet jadi jalan sekarang dari Bandung ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung ini sudah mulai macet. Ini yang kami harus berpandai-pandai sehingga kami hari ini kirim surat ke Gubernur, kami tembuskan ke Menhub, BUMN, Gugus Tugas, mohon diberikan keleluasaan untuk Jakarta-Bandung saja dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengusulkan agar SIKM untuk dihapuskan. Bahkan, ia sudah menyurati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait usulan tersebut.

"Tentang SIKM ini memang kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta. Saya sudah memberikan catatan di gugus tugas agar itu sekalian ditiadakan saja," ungkap Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X