Dorong Mutu Perfilman Nasional, Kemenaker Perbarui SKKNI Perfilman

Kompas.com - 07/07/2020, 14:29 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman bersama dengan pelaku industri perfilman. Yohana Artha Uly Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman bersama dengan pelaku industri perfilman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker) resmi memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman. Kini mencakup 14 poin dari sebelumnya hanya 4 poin yang pernah ditetapkan pada tahun 2014.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembaruan diperlukan untuk menyesuaikan standar dengan pesatnya perkembangan industri perfilman, yang memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) kompeten dan dalam jumlah banyak.

Menurut dia, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten, maka sudah saatnya lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) perfilman menerapkan pengembangan SKKNI.

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," kata Ida Fauziyah dalam sambutan acara penyerahan SKKNI di Bidang Perfilman di Innovation Room Kemenaker, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Ida menjelaskan, SKKNI memiliki tiga peran strategis. Pertama, memberi arah yang jelas dalam perancangan program diklat berbasis kompetensi, sehingga penyelenggaraan diklat untuk tenaga kerja di industri perfilman dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedua, memberikan acuan dan ukuran yang jelas, dalam penyusunan materi dan metode uji kompetensi, sehingga pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi untuk para pekerja di industri perfilman dapat dilakukan secara obyektif, terukur, dan terjamin mutunya.

Ketiga, memberi acuan dalam membangun kerja sama saling pengakuan sertifikasi kompetensi kerja dengan negara lain, sehingga memudahkan pembuatan MoU atau MRA baik secara bilateral maupun multilateral.

Ida mengakui, meski saat ini industri perfilman menjadi salah satu sektor sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, tetapi pihaknya cukup optimistis upaya pemulihan pada sektor industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya.

Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono menambahkan, penyusunan SKKNI melibatkan para pemangku kepentingan.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X