Setelah Zulficar, Chalid Muhammad Mundur dari Timsus Menteri Edhy

Kompas.com - 17/07/2020, 19:18 WIB
Chalid Muhammad dalam diskusi bertajuk Jelang Debat Kedua di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaChalid Muhammad dalam diskusi bertajuk Jelang Debat Kedua di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah M. Zulficar Mochtar, Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Chalid Muhammad mundur dari jabatannya.

Chalid mengaku telah memberikan alasannya kepada Menteri KKP Edhy Prabowo. Salah satu alasannya adalah perlu ada pemisahan kelembagaan antara Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik.

"Konsultasi Publik sebaiknya dijalakan oleh mereka yang memiliki keahlian The Art of Facilitation dan berpegang pada prinsip content neutral," kata Chalid dalam pesannya, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Karier Zulficar Mochtar di KKP, Direkrut Susi, Diberhentikan Edhy

Pria yang tergabung dalam tim khusus Menteri Edhy ini menuturkan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung atas kebijakan yang akan dikonsultasikan, sebaiknya tidak menjadi bagian dari kelembagaan yang menyelenggarakan konsultasi publik.

Para pihak tersebut sebaiknya menjadi peserta aktif dalam proses konsultasi, agar semua kepentingan dari konstituen masing-masing dinyatakan terbuka dalam proses konsultasi publik.

Sementara itu, Wakil dari organisasi nelayan, pelaku usaha, dan pihak lain yang memiliki kepedulian pada isu KKP sebaiknya di masukan dalam Komisi Pemangku Kepentingan yang dapat menjadi mitra kerja KKP.

"Pemilihan Komisi Pemangku Kepentingan dapat dilakukan melalui Kongres Kelautan dan Perikanan, sehingga partisipan jadi lebih luas dan lembaganya menjadi lebih independen," ungkap Chalid.

Adapun saat ini, Chalid masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Organisasi tersebut memiliki kepentingan langsung atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP.

Dalam beberapa hal, kata Chalid, boleh jadi KNTI memberikan dukungan atas kebijakan KKP dan boleh jadi akan menentangnya bila kebijakan tersebut berdampak buruk bagi nelayan.

"Atas beberapa pertimbangan di atas, kami menyampaikan pengunduran diri dari KP2, dan kami akan terus berkontribusi bagi setiap ikhtiar KKP dalam memajukan kehidupan nelayan yang berkeadilan dan berkelanjutan," pungkas Chalid.

Baca juga: KKP Beri Izin 26 Eksportir Benih Lobster, Susi Pudjiastuti: Luar Biasa

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar mengundurkan diri dari jabatannya. Hari ini, Jumat (17/7/2020) menjadi hari terakhir Zulficar berkantor di kementerian yang mengurusi soal kelautan itu.

Desas-desus berkembang dari mundurnya Zulficar. Pasalnya KKP tengah disorot karena beberapa kebijakan dianggap kurang pas, seperti pelegalan ekspor benih lobster dan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan, cantrang maupun pukat cincin.

Lengsernya pria yang pernah menjabat di masa Susi Pudjiastuti ini juga dipertanyakan, entah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo.

"Ada polemik di publik tentang apakah mundur dan dimundurkan. Sudahlah. Tidak penting. Saya tidak akan mempertanyakan atau minta klarifikasi ke KKP. Ini hal biasa saja saja. Tidak perlu heboh atau drama," kata Zulficar dalam akun Facebooknya, Jumat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X