Menggenjot Bauran Energi Ramah Lingkungan

Kompas.com - 29/07/2020, 09:15 WIB
Sejumlah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, Senin (17/7/2017). Pembangkit ini masuk kategori Energi baru Terbarukan. ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIASejumlah petugas Pertamina melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, Senin (17/7/2017). Pembangkit ini masuk kategori Energi baru Terbarukan.
|

Saat ini, solar panel di Indonesia dijual dengan harga rata-rata 1 dollar AS per watt peak (WP). Harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti China yang hanya sebesar RP 20 sen per WP.

Mahalnya harga jual solar panel diakibatkan masih minimnya kapasitas pabrikan nasional. Dengan demikian, pabrikan solar panel masih perlu mengimpor bahan baku, sel surya atau solar cell, dengan jumlah yang rendah.

"Sudah impornya ketengan, pengolahannya kecil-kecil, akibatnya itu harganya masih cukup tinggi. Di China pabrikan itu kapasitasnya bisa 500 MW, bahkan 1.000 MW. Di kita masih 40 MW," tutur Sutjiastoto.

Baca juga: Lagi Tren Ditanam Petani, Apa Itu Porang dan Berapa Harganya?

Pentingnya Perpres EBT

Oleh karenanya, keberadaan Perpres terkait harga listrik EBT dinilai menjadi penting untuk menggenjot realisasi bauran energi ramah lingkungan.

Selain mengatur harga EBT, Perpres tersebut juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha, sebagai salah satu bentuk stimulus dari pemerintah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Fasilitas ini diharapkan mendukung pendanaan bagi dunia usaha mereka," kata Sutjiastoto.

Berbagai insentif untuk pelaku usaha EBT tengah digodok oleh Kementerian ESDM. Salah satu contoh insentif yang akan diberikan ialah, pembayaran biaya eksplorasi panas bumi.

Baca juga: 5 Tips Agar Omzet Bisnis Kuliner Moncer Selama New Normal

"Ini supaya bisa jalan, pemerintah kasih insentif. Supaya harganya turun, misalnya panas bumi, biaya eksplorasi dikompensasi pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Energi Aneka EBT Kementerian ESDM, Harris, mengatakan, nantinya penentuan harga yang tercantum dalam Perpres EBT akan dibagi menjadi tiga skema.

"Yaitu, harga Feed in Tariff, Harga Patokan Tertinggi (HPT), dan harga kesepakatan," katanya.

Melalui Perpres tersebut, Kementerian ESDM berharap mampu menjadi jawaban atas berbagai masalah pengembangan EBT saat ini. Dengan masifnya pemanfaatan EBT, akan berimbas kepada penciptaan nilai-nilai ekonomi baru serta banyak memberikan manfaat, seperti menghasilkan energi bersih, menciptakan harga listrik terjangkau, dan juga meningkatkan invastasi nasional atau daerah.

Baca juga: Menhub Pastikan Tidak Ada Larangan Mudik Idul Adha

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X