Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Kompas.com - 07/08/2020, 17:41 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

Masyarakat secara umum beranggapan produk jasa keuangan tersebut di bawah pengawasan OJK. Padahal sangat mungkin kewenangan untuk mengawasinya terbatas atau bahkan tidak ada.

Baca juga: Isu Peleburan ke BI Kembali Mencuat, OJK: Enggak Boleh Mengandai-andai

Industri keuangan yang kompleks

Kasus demi kasus investasi ilegal yang terungkap beberapa tahun ini membuktikan akan pentingnya menggalakkan edukasi dan literasi keuangan. Di luar itu aspek keberadaan regulasi yang secara komprehensif mengatur dan mengawasi juga diperlukan.

Kompleksitas dinamika di sektor jasa keuangan membuat kehadiran OJK tetap diperlukan. OJK merupakan wasit yang harus bertindak adil, transparan, dan independen dalam menjaga kompetisi maupun interelasi antar entitas sektor jasa keuangan yang terjadi di dalamnya.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di antara entitas sektor jasa keuangan yang bersaing, tidak lantas menjadikan jalannya kompetisi tanpa wasit akan menjadi lebih baik.

Justru kemungkinan terjadinya chaos jadi lebih besar. Terlebih dalam situasi di mana Indonesia sedang mengalami kontraksi ekonomi seperti saat ini.

Sejak beroperasi penuh di 2014 , OJK bisa dikatakan cukup berhasil mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan terlihat dari indikator prudensial yang hingga Juni 2020 masih positif dengan profil risiko yang terjaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sektor perbankan, yang merupakan sektor dominan dalam industri jasa keuangan di Indonesia, sampai dengan Mei 2020 terdapat Rp 6.174,6 triliun Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat yang disimpan di perbankan.

Baca juga: OJK: 6,73 Juta Nasabah Bank Terima Restrukturisasi Kredit Per Juli 2020

Tentu saja ini bukan likuiditas yang sedikit mengingat saat dimulainya pemindahan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK, total DPK di perbankan sebesar Rp 2.970,85 triliun (Desember 2013) atau sekitar separuh dari posisi saat ini.

Perkembangan DPK tersebut menggambarkan sektor perbankan di Indonesia secara umum terus tumbuh, namun juga semakin memerlukan pengawasan yang intensif seiring dengan besarnya dana masyarakat yang dikelola oleh bank.

Lebih lanjut, pada posisi Juni, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank Umum Konvensional (BUK) masih cukup tinggi yakni sebesar 22,59 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X