Pemerintah Atur Biaya Komisi Pelatihan Kartu Prakerja, Maksimal 15 Persen

Kompas.com - 08/08/2020, 06:56 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja di Jakarta, (20/4/2020). ANTARA FOTOWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja di Jakarta, (20/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk mengatur biaya jasa atau komisi antara lembaga pelatihan dengan platform digital dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Adapun besaran komisi yang boleh dipungut oleh platform digital kepada lembaga pelatihan maksimal sebesar 15 persen dari biaya pelatihan dan di luar konten.

Baca juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahudin menjelaskan di dalam peraturan sebelumnya atau Permenko Nomor 3 tahun 2020, hanya disebutkan besaran biaya lembaga pelatihan dan digital platform dengan komisi yang wajar.

"Kami menyempurnakan syarat dan kriteria platform digital untuk menjadi mitra dan menentukan batas atas biaya jasa platform digitial dan lembaga pelatihan, dengan batas atas atau maksimal 15 persen," jelas Rudy dalam video conference, Jumat (7/8/2020).

Dia pun menjelaskan, kebijakan tersebut diambil lantaran kebijakan sebelumnya dipertanyakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan kementerian/lembaga lainnya yang ikut mengawasi pelaksanaan program prakerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga akhirnya komite memutuskan untuk mengatur besaran batas atas komisi yang boleh dipungut oleh platform digital.

Baca juga: Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Adapun di dalam pasal 40 beleid tersebut dijelaskan, dalam memungut komisi untuk suatu pelatihan yang sama, platform dijelaskan tidak boleh memungut komisi lebih tinggi bagi lembaga Pelatihan Kartu Prakerja dengan lembaga pelatihan umum.

Platform digital pun diwajibkan untuk melapor besaran komisi tersebut kepada Manajemen Pelaksana atau Project Management Office (PMO).

Untuk diketahui, saat ini pelaksanaan program Kartu Prakerja didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 76 tahun 2020 sebagai perubahan atas Perpres nomor 36 2020, serta peraturan turunannya yankni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) nomor 11 tahun 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Whats New
Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Whats New
[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas 'Words Bubble Up Like Soda Pop' | 'Rurouni Kenshin: The Beginning' Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel 'Venom' Dirilis

[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas "Words Bubble Up Like Soda Pop" | "Rurouni Kenshin: The Beginning" Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel "Venom" Dirilis

Rilis
BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

Rilis
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Rilis
Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Whats New
Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Rilis
Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Whats New
Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Serikat Karyawan Garuda Indonesia Minta Syarat Tes PCR Bagi Penumpang Diganti Jadi Antigen

Serikat Karyawan Garuda Indonesia Minta Syarat Tes PCR Bagi Penumpang Diganti Jadi Antigen

Whats New
Batas Maksimum Gaji Pegawai DKI Rp 4,5 Juta Untuk Dapat Subsidi Upah

Batas Maksimum Gaji Pegawai DKI Rp 4,5 Juta Untuk Dapat Subsidi Upah

Whats New
Harga Batu Bara Acuan Tembus 130 Dollar AS per Ton, Tertinggi Dalam 1 Dekade

Harga Batu Bara Acuan Tembus 130 Dollar AS per Ton, Tertinggi Dalam 1 Dekade

Whats New
Lawan Pandemi, Kadin Gandeng PMI Sediakan Sarana dan Prasarana Plasma Konvalesen

Lawan Pandemi, Kadin Gandeng PMI Sediakan Sarana dan Prasarana Plasma Konvalesen

Whats New
 Kuartal II 2021, Bank Permata Catatkan Laba Bersih Rp 639 Miliar

Kuartal II 2021, Bank Permata Catatkan Laba Bersih Rp 639 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X