Selain Veronica Koman, LPDP Juga Tagih Pengembalian Uang Beasiswa 3 Alumni Lain

Kompas.com - 13/08/2020, 11:49 WIB
Ilustrasi Seleksi LPDP Dok. LPDPIlustrasi Seleksi LPDP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP) Kementerian Keuangan meminta aktivis HAM, Veronica Koman mengembalikan beasiswa LPDP yang sempat diterimanya saat menempuh jenjang pendidikan di Australia.

Alasannya, ia dianggap tidak mematuhi ketentuan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studi.

Adapun jumlah dana beasiswa yang ditagih pemerintah kepada Veronika mencapai Rp 773,87 juta.

Baca juga: Garuda Indonesia Siapkan Beasiswa Pilot untuk Putra-Putri asal Papua

Ternyata, tak hanya Veronica saja yag uang beasiswanya diminta oleh LPDP untuk dikembalikan, namun juga tiga orang alumni lain yang tidak disebut identitasnya.

LPDP menjelaskan secara lebih rinci, dari 11.519 alumni LPDP, sebanyak 115 orang tidak kembali ke Indonesia dengan rincian 60 alumni diberi peringatan dan memutuskan untuk kembali untuk melakukan pengabdian.

"Sejumlah 51 kasus dalam proses sanksi, sementara empat kasus masuk dalam tahapan penagihan termasuk VKL," jelas LPDP dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).

LPDP mengatakan, pengenaan sanksi terhadap penerima beasiswa LPDP yang tidak memenuhi kontrak dan tidak memenuhi kewajiban kembali berkontribusi ke Indonesia tidak berkaitan dengan politik dan pihak manapun.

Untuk diketahui secara lebih rinci LPDP menjelaskan, sanski pengembalian dana beasiswa LPDP kepada Veronica Koman diberikan pada 24 Agustus melalui Surat Keputusan Direktur Utama.

Pada tanggal 22 November 2019, telah diterbitkan Surat Penagihan Pertama kepada Veronika Koman.

Pada tanggal 15 Februari 2020, Veronica mengajukan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali dan telah menyampaikan ke kas negara sebesar Rp 64,5 juta sebagai cicilan pertama pada April 2020 lalu.

"Cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Jika belum dipenuhi VKL hingga batas waktu tertulis, maka penagihan selanjutnya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia," tulis LPDP.

Baca juga: Sri Mulyani Kepada Penerima Beasiswa LPDP : Terima Kasih Saja Tidak Cukup

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Whats New
Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Whats New
OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Whats New
Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rilis
Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Rilis
Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Rilis
IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Whats New
Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Earn Smart
Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X