PSBB Jakarta, Mendag Minta Jalur Distribusi Dipastikan Lancar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Agus Supramanto merespons kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September 2020.

Ia meminta, jalur distribusi tak dihalangi agar rantai pasok terjaga.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, Pelanggan PLN Wajib Kirim Foto Meteran Lagi?

Ia menekankan, setiap daerah yang memutuskan untuk melakukan PSBB sangat perlu memperhatikan kelancaran distribusi, termasuk logistik. Ini untuk mendorong kegiatan di sektor prioritas tetap berjalan sehingga perekonomian terjaga.

"Karena PDB (produk domestik bruto) kita 50 persennya adalah konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," kata dia.

Di sisi lain, dengan pembatasan aktivitas selama PSBB, Agus meminta pelaku usaha untuk berinovasi dengan beralih ke pemasaran digital. Pasalnya, gaya hidup masyarakat pun mulai berubah menjadi cenderung belanja secara online.

"Dengan era digital ini, pelaku usaha agar melakukan aktivitasnya melalui digital. Dan juga di sini perlunya e-commerce sehingga masyarakat yang membutuhkan (ingin berbelanja) bisa berkomunikasi. Sehingga mereka tahu bisa delivery order dan sebagainya," jelas dia.

Baca juga: Jakarta Terapkan PSBB Total, Pengusaha Khawatir

Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB. Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)

"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," pungkas Agus.