Super Holding BUMN, Mimpi Rini Soemarno yang Dikubur Erick Thohir

Kompas.com - 20/09/2020, 08:11 WIB
Gedung Kementerian BUMN Dokumentasi Kementerian BUMNGedung Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembentukan super holding BUMN yang dicita-citakan Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno kembali mencuat setelah viral kritikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dalam salah satu pernyataannya, Ahok menyebut sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan saja karena menciptakan tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok dalam kritikannya seperti dikutip Minggu (20/9/2020).

Baca juga: Pernyataan Lengkap Ahok yang Kritik Habis-habisan Pertamina

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Ini berbeda dengan super holding di Singapura yang dikelola secara profesional dan jauh dari praktik titipan pemerintah.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Roadmap super holding BUMN sendiri disusun oleh Menteri BUMN sebelum Erick Thohir, yakni Rini Soemarno. Sebelum era Rini, konsep ini sudah mulai muncul sejak Menteri BUMN Tanri Abeng tahun 1998 namun tak belum bisa dijalankan karena kondisi politik yang bergejolak.

Alasan Rini Soemarno

Baru di masa Rini, rencana super holding BUMN yang nantinya menghapuskan Kementerian BUMN mulai digencarkan tahap demi tahap. Rini memulai merintis pembentukan super holding dengan terlebih dahulu membentuk holding-holding BUMN.

Baca juga: Berapa Gaji Lulusan PKN STAN Setelah Diangkat CPNS?

Pembentukan super holding baru bisa dilakukan setelah BUMN yang berjumlah 107 dari sebelumnya 142 perusahaan setelah perampingan digabung dalam holding sesuai sub sektornya masing-masing. Holding BUMN juga mencakup anak cucu perusahaan.

Menurut Rini, pembentukan superholding BUMN sangat dibutuhkan. Sebab, ia percaya bahwa dengan super holding BUMN maka perusahaan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih lincah.

Halaman:


Sumber Kompas.com
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X