Kompas.com - 22/09/2020, 16:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 244,8 miliar. Angka tersebut turun Rp 101,2 miliar jika dibandingkan anggaran untuk tahun 2020 ini.

Anggaran tersebut pun telah disetujui oleh DPR RI. Menteri BUMN Erick Thohir pun telah sepakat terkait besaran anggaran tersebut.

“Terimakasih karena memang ini sudah menjadi keputusan, kami mengikuti dan sebagai catatan memang turun cukup signifikan dibandingkan 2020, yang tadinya Rp 346 miliar, sekarang jadi Rp 244 miliar,” ujar Erick saat rapat kerja dengan komisi VI DPR RI, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Mengenal Super Holding BUMN yang Dibanggakan Ahok

Anggaran sebesar Rp 244,8 miliar untuk Kementerian BUMN itu nantinya akan dibagi menjadi tiga. Pertama, untuk belanja barang sebesar Rp 162,15 miliar. Kedua, untuk belanja pegawai senilai Rp 63,17 miliar. Ketiga, untuk belanja modal sebesar Rp 19,5 miliar.

“Untuk hal ini kita akan jalankan sesuai program yang sudah ada dan kita coba maksimalkan dari dana yang sudah ada,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Baca juga: Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan, Dahlan Iskan: Itu Bukan Pemikiran Baru

Sebelumnya, pada 2020 lalu Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif sebesar Rp345,8 miliar.

Pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk beberapa pos belanja. Adapun pagu indikatif itu akan dialokasikan untuk tiga pos belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp60,4 miliar, belanja operasional sebesar Rp36,4 miliar, dan kegiatan inisiatif baru sebesar Rp130,9 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Defisit APBN 2022 Bisa Susut Jadi 2,8 Persen dari PDB, Kemenkeu: Modal Baik untuk 2023

Defisit APBN 2022 Bisa Susut Jadi 2,8 Persen dari PDB, Kemenkeu: Modal Baik untuk 2023

Whats New
Cerita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life: Agen Bolak-balik ke Rumah Tahu Suami Baru Pensiun dari TNI...

Cerita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life: Agen Bolak-balik ke Rumah Tahu Suami Baru Pensiun dari TNI...

Whats New
Menakar Harga Rights Issue BBTN yang Belum Juga Ditentukan

Menakar Harga Rights Issue BBTN yang Belum Juga Ditentukan

Whats New
Bantah Mau 'Suntik Mati' KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, Kemenhub: Belum Ada Konsepnya

Bantah Mau "Suntik Mati" KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, Kemenhub: Belum Ada Konsepnya

Whats New
[POPULER MONEY] Derita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life, Uang Pensiun Ludes | Mendag Sebut Harga Ayam Terlalu Murah

[POPULER MONEY] Derita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life, Uang Pensiun Ludes | Mendag Sebut Harga Ayam Terlalu Murah

Whats New
Kode Bank Syariah Indonesia untuk Keperluan Transfer Antarbank

Kode Bank Syariah Indonesia untuk Keperluan Transfer Antarbank

Spend Smart
4 Cara Mudah Cek Resi JNE secara Online, Bisa lewat HP

4 Cara Mudah Cek Resi JNE secara Online, Bisa lewat HP

Whats New
Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bangka Belitung Surplus

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bangka Belitung Surplus

Whats New
Penjualan STB dan Antena Sanex Naik 4 Kali Lipat

Penjualan STB dan Antena Sanex Naik 4 Kali Lipat

Rilis
LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

Whats New
RUU PPSK, Anggota Parpol Tak Bisa Jadi Dewan Gubernur BI

RUU PPSK, Anggota Parpol Tak Bisa Jadi Dewan Gubernur BI

Whats New
Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia 2022 Versi Forbes

Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia 2022 Versi Forbes

Whats New
Laba Bersih SIG Rp 2 Triliun, Pemerintah 'Kecipratan' Rp 522 Miliar

Laba Bersih SIG Rp 2 Triliun, Pemerintah "Kecipratan" Rp 522 Miliar

Whats New
'Startup' Glints Umumkan PHK 198 Karyawan

"Startup" Glints Umumkan PHK 198 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.